Pemerintah Serius Tidak Sih Mengatur Kendaraan di Kota?

oleh -64 kali dilihat
Pemerintah Serius Tidak Sih Mengatur Kendaraan di Kota?
Ilustrasi kendaraan di kota/foto-CNBC
Irhyl R Makkatutu
Latest posts by Irhyl R Makkatutu (see all)

Klikhijau.com – Setiap Hari Minggu, di Makassar sebagaimana barangkali di banyak kota-kota besar di Indonesia yang kemudian coba diikuti beberapa kota kecil di daerah, selalu ada Car Free Day (CFD). Hari di mana pada jam tertentu, biasanya pagi sampai menjelang siang, mobil tidak diperkenankan melintas di jalanan tersebut.

Setiap Hari Minggu pagi, warga tumpah tuah ke jalanan dengan berbagai kegiatan. Ada yang main skateboard, ngaji on the street, buka lapak, sampai penggalangan dana.

CFD diklaim sebagai satu kebijakan pemerintah (public policy) yang mendukung lingkungan bersih dari polusi udara. Polusi yang tentu banyak disebabkan oleh kendaraan. Tak jarang kebijakan atau aturan seperti ini akan dipolitisasi dan seterusnya.

Tentu kebijakan seperti ini patut diapresiasi. Namun, di satu sisi yang lain, kebijakan ini seperti hanya kali nol. Jika memang pemerintah serius mengeluarkan kebijakan pro-lingkungan lalu kenapa tidak mengatur saja pintu masuknya.

KLIK INI:  Pencemaran Udara dan Hal yang Perlu Ditempuh untuk Pengendaliannya

Semakin banyaknya mobil yang menyesaki kendaraan, terutama di Makassar, tentu tak lepas tidak adanya aturan yang ketat soal pembelian mobil. Tidak sulit membeli mobil hari ini. Anda punya uang belasan juta, Anda sudah bisa menyetir mobil baru.

Kreditnya bisa diangsur-angsur. Alhasil, dalam satu rumah, bisa jadi ada 3 bahkan 5 mobil. Jumlah yang belum tentu tertampung garasi. Jika garasinya ada.

Setiap tahun ada sekira lebih 10 persen pertumbuhan kendaraan baru, namun hanya satu persen pertambahan jalan. Dari sini sudah ada ketimpangan. Kemudian ditambah dengan mudahnya mengeluarkan mobil. Jalanan yang begitu-begitu saja, sementara kendaraan yang terus bertambah tentu menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan dampak sosial yang lain.

Pembatasan Mobil

Saya pernah berbincang dengan seorang teman yang bekerja sebagai sales sebuah produk mobil. Target di Sulawesi Selatan misalnya harus menjual 13.000 unit setahun. Bayangkan jika cukup 10.000 saja terpenuhi. Ini hanya satu jenis perusahaan mobil. Perusahaan yang lain tentu juga memiliki target ribuan.

KLIK INI:  Tentang Hanapi dan 7 Manfaaf Ekologi Bagi Manusia

Lalu, mengapa pemerintah tidak tegas mengatur pengetatan pembelian mobil? Secara tidak langsung pemerintah bertanggungjawab membiarkan semakin sumpeknya kota dengan kendaraan yang terus bertambah.

Jika demikian, pemerintah tidak usah sok mengeluarkan program Car Free Day seolah-olah untuk menyelamatkan dan mengurangi polusi udara. Padahal kekuasaan berada di tangan pemerintah untuk mengatur kendaraan untuk mencegah sebelum dampaknya makin memburuk.

Seandainya saja pemerintah kita bisa mencontoh Wakil Walikota Oslo, Hanna Marcussen. Pemerintah Kota Oslo berusaha mengatur kendaraan agar tidak menyesaki jalanan, jika bisa membuat kotanya bersih dari mobil.

“Kami ingin fungsi jalanan dikembalikan kepada masyarakat. Jalanan seharusnya menjadi tempat orang bertemu, makan di depan restoran, tempat anak-anak bermain, dan tempat pertunjukan,” Kata Hanna sebagaimana dikutip BBC.

KLIK INI:  Udara Kotor Saat PPKM Meningkat, Gugatan Polusi Jakarta Masih Terbengkalai