- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau.com – Pembahasan mengenai peningkatan upaya pengelolaan kawasan lindung harus dilaksanakn secara virtual.
Hal itu dikarena pandemi Covid-19 belum surut. Karenanya pertemuan Komite ASEAN Heritage Park (AHP) yang ke-7 harus dilakukan tanpa tatap muka.
Tujuannya dilaksanakan daring adalah untuk mencegah terjadinya penularan virus yang diduga dari Wuhan, Cina itu. Apalagi virus tersebut belum ditemukan obat yang ampuh untuk meniadakannya.
Pertemuan itu diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Oktober 2020. Dan yang menjadi tuan rumah adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Kepercayaan itu tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri.
Sebenarnya apa sih ASEAN Heritage Park itu? Pertanyaan itu juga menggunggu saya. AHP merupakan kawasan lindung yang disepakati oleh sepuluh negara anggota ASEAN. Hal itu disebabkan karena keunikan ekosistem serta spesies yang mewakili kekayaan keanekaragaman hayati ASEAN sebagai wujud nyata kerjasama ASEAN.
Saat ini, jumlah AHP 49 dan sebanyak 7 AHP berada di Indonesia, yaitu kawasan lindung TN Gunung Leuser (1984), TN Kerinci Seblat (1984), TN Lorentz (1984), TN Way Kambas (2015), TN Kepulauan Seribu (2017), TN Wakatobi (2017), dan TN Bantimurung Bulusaraung (2018).
Untuk memantau dan menilai kemajuan dalam mengelola AHP, dibentuk ASEAN Heritage Park Committee, yang beranggotakan wakil-wakil dari negara-negara anggota ASEAN (AMS) yang berkompeten.
Mandat dan peran Komite, juga termasuk memantau target-target kegiatan dan pelaksanaan, termasuk dalam hubungannya dengan mitra terkait di region ASEAN.
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK, Indra Exploitasia, dalam pembukaan pertemuan tersebut menyampaikan pentingnya pengakuan terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
Hal itu menurutnya sebagai solusi pengendalian pandemi di masa depan maupun untuk pemulihan kawasan pasca Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan pengelolaan kesehatan manusia yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dan hidupan liar.
“Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan One Health, mengintegrasikan kesehatan lingkungan, kesehatan satwaliar dengan kesehatan manusia.
Untuk itu, perlu pemahaman yang komprehensif, mengenai jasa lingkungan dan pengelolaan manfaat keanekaragaman hayati bagi masyarakat dan hubungannya dengan pengetahuan tradisional,” jelas Indra.
Kerjasama, kunci menanggulangi pandemi
Indra Exploitasia menyampaikan juga bahwa kerjasama masyarakat, dalam konsep sinergi antara kesehatan manusia, kesehatan lingkungan. Termasuk satwa liar yang menjadi kunci dari penanggulangan pandemi dan mencegah terjadinya pandemik lain di masa yang akan datang.
AHP merupakan salah satu jalan bagi negara-negara di ASEAN dalam mencapai visi “Living in Harmony with Nature” yang telah dicanangkan secara global di Nagoya tahun 2010.
Pertemuan komite AHP ini dipimpin oleh Nining Ngudi Purnamaningtyas, Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi terkait Biodiversity, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indonesia.
Ada beberapa komitmen penting yang dibahas dalam pertemuan Komite AHP ini, antara lain adalah nominasi AHP dari AMS, review AHP Regional Action Plan 2016-2020 dan informasi mengenai konsep action plan periode 2021-2024, termasuk beberapa potensial pendanaan program dalam pelaksanaannya.
Peserta pertemuan adalah AHP Committee Members dari 9 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Filipina. Juga diikuti ASEAN Center for Biodiversity (ACB), perwakilan dari ASEAN Secretariat, dan mitra wicara (EU, JAIF, KfW, GIZ) dan beberapa observer dari Taman Nasional.
Dala pertemuan virtual itu, Indonesia menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah konferensi AHP ASEAN pada tahun 2022. Pertemuan Komite AHP selanjutnya akan dilaksanakan di Myanmar.
DELRI dipimpin oleh Kepala Balai TN Kepulauan Seribu, Baldiah, dengan anggota delegasi, yaitu perwakilan Kementerian Luar Negeri, LIPI, Direktorat lingkup KSDAE, Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK, Setbadan BLI KLHK, dan 7 Kepala Taman Nasional yang telah ditetapkan sebagai AHP.*
