Menteri Siti Tegaskan Komitmen Tanggulangi Polusi Plastik di Forum Internasional

oleh -43 kali dilihat
Menteri Siti Tegaskan Komitmen Tanggulangi Polusi Plastik di Forum Internasional
Menteri Siti Tegaskan Komitmen Tanggulangi Polusi Plastik di Forum High Level Dialogue, atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP), Kamis 2 September 2021 - Foto/Ist

Klikhijau.com – Indonesia berkomitmen menanggulangi polusi sampah plastik secara menyeluruh. Hal itu dikatakan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat menjadi narasumber di forum virtual High Level Dialogue (HLD), atas undangan United Nations Environmental Program (UNEP), Kamis 2 September 2021.

“Indonesia, pada berbagai strata pemerintahan bekerja mewujudkan komitmen global dalam penanggulangan polusi plastik,” ucap Siti.

High Level Dialogue merupaan kegiatan Ministerial Conference on Marine Litter and Plastic Pollution dipimpin oleh para convener dari Ekuador, Jerman, Ghana, dan Vietnam. Acara ini juga diikuti oleh 40 pejabat setingkat menteri/wakil menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 16 duta besar, serta berbagai pemimpin entitas PBB dan lembaga internasional pemerhati lingkungan.

Menteri Siti juga menjelaskan langkah penanganan sampah laut di Indonesia. Diantaranya melalui kehadiran Pusat Pengembangan Kapasitas Kebersihan Laut di Bali, tentang berlakunya Extended Producer Responsibility, dan telah dimulainya langkah pendekatan ekonomi sirkular.

Siti Nurbaya juga menegaskan bahwa Indonesia sangat mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja global penanggulangan sampah laut dan polusi plastik yang sedang berlangsung.

Forum ini bertujuan untuk menginisiasi platform negosiasi berdasarkan mandat United Nations Environment Assembly (UNEA) 3/7 dan 4/6, dari UNEA 3 dan UNEA 4 mengenai penanganan sampah laut dan mikro-plastik.

KLIK INI:  Tiga Opsi Penanganan Sampah Kota Makassar ala Komunitas Manggala Tanpa Sekat

Ada beberapa penting yang diperhatikan untuk inisiasi platform negosiasi tersebut. Pertama, bahwa proses negosiasi harus bersifat inklusif dan transparan. Kedua, upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan harus menjadi pilar kunci dalam kerangka kerja yang dibangun.

Ketiga, target pengurangan sampah harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan masing-masing negara. Keempat, bahwa kerangka kerja gobal harus dapat menjamin adanya tahapan transisi yang mulus dan inklusif menuju terbentuknya masyarakat tanpa plastik.

Capaian pemerintah

Dirjen PSLB3, Rosa Vivien Ratnawati, yang mendampingi Menteri LHK, pada Kamis malam menyampaikan beberapa capaian signifikan yang telah dilakukan Pemerintah.

Sebagai contoh, respons Pemerintah Indonesia terhadap persoalan sampah laut terhitung cepat dan baik. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (National Plan of Action Combating Marine Litter) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada 2025 melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) yang dilaksanakan dalam periode 2018 – 2025 yang meliputi 5 strategi, 13 program, dan 60 kegiatan yang dalam implementasinya melibatkan 5 kelompok kerja (Pokja) yang berasal dari 17 Kementerian/Lembaga.

Adapun 5 strategi tersebut meliputi: (a) gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan; (b) pengelolaan sampah di darat; (c) pengelolaan sampah di pantai dan pesisir; (d) mekanisme pendanaan, penguatan institusi dan penegakan hukum; dan (e) riset dan pengembangan.

Dari aspek pembatasan timbulan sampah plastik, saat ini sudah diterbitkan 70 kebijakan daerah dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai (single-use plastic) terdiri dari 2 peraturan tingkat provinsi berupa Peraturan Gubernur dan 68 peraturan tingkat kabupaten/kota Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota.

Kegiatan High Level Dialogue ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong agenda pertemuan langsung UNEA 5.2 di Nairobi, Kenya, pada 28 Februari – 2 maret 2022, yang juga bertepatan dengan peringatan setengah abad terbentuknya UNEP.

KLIK INI:  Nilai Konservasi untuk Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia