Kasus Kekerasan pada Anak Meningkat Tajam di Masa Pandemi

Publish by -209 kali dilihat
Penulis: Redaksi
Kasus Kekerasan pada Anak Meningkat Tajam di Masa Pandemi
Ilustrasi anak - Foto/Pixabay

Klikhijau.com – Kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak meningkat tajam selama pandemi. Gejala apa di balik ini?

Terbaru, kasus pelecehan seksual yang dialami oleh NV (14 tahun) asal Lampung oleh pamannya dan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) beberapa waktu lalu menyita perhatian publik.

Ironisnya, korban yang dititipkan di lembaga yang menaungi anak dan perempuan dari berbagai kasus kekerasan maupun diskriminasi justru menodai maksud keberadaan rumah aman bagi korban dan penyintas kekerasan seksual.

Kasus NV pada dasarnya merupakan satu dari sekian kasus kekerasan yang tampak di permukaan. Pada masa pandemi saat ini, risiko kekerasan tersebut semakin tinggi.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sejak Januari hingga 30 Juli 2020, terdapat 2.071 kasus kekerasan yang menimpa korban usia anak 0-12 tahun.

Di samping itu, terdapat 2.761 kasus kekerasan yang dialami korban anak remaja usia 13-17 tahun. Kemudian, data tersebut pun menyebutkan bahwa terdapat 911 kasus yang pelakunya merupakan orang tua dari korban dan 511 kasus yang pelakunya merupakan keluarga / saudara.

KLIK INI:  Ilmuan Prediksi Adanya Potensi Kemunculan Pandemi Baru Akibat Krisis Ekologi
Akar masalahnya

“Pada masa pandemi, banyak anak akhirnya tidak bertemu secara tatap muka dengan para maupun orang dewasa lainnya yang biasanya akan menaruh perhatian terhadap kondisi kesejahteraan mereka. Di sisi lain, pandemi tengah menciptakan kondisi bagi tingginya kekerasan terhadap anak dan pada saat yang sama, banyak kasus tak tertangani dengan baik,” ungkap Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute.

Setiap daerah di Indonesia pun memiliki tingkat kerentanan terhadap risiko kekerasan anak yang berbeda.

Berdasarkan provinsi, terdapat empat provinsi tertinggi yang memiliki jumlah korban kekerasan terhadap anak tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menempati angka tertinggi dengan angka 483 korban anak, diikuti dengan Provinsi Jawa Timur dengan 460 korban anak, Sulawesi Selatan dengan 359 korban anak dan Jawa Barat dengan 327 korban anak.

Tingginya kasus di daerah-daerah tersebut juga bisa dilihat dari aspek sosio-ekonomi yang beragam, terutama pada masa pandemi yang juga menimbulkan momok bagi tingkat kesejahteraan pada anak-anak.

KLIK INI:  Selain Mantan, Polusi Udara Juga Bisa Merampas Kebahagian

“Kecemasan yang dirasakan menyoal risiko tercerabutnya kesehatan fisik, pendidikan jarak jauh maupun penurunan kesejahteraan ekonomi membuat anak amat rentan terhadap risiko kekerasan. Apalagi, pada situasi rumah tangga yang mengalami disfungsi, baik telah terpapar kekerasan dalam rumah tangga, orang tua pemakai obat-obatan terlarang maupun masalah kesehatan jiwa di dalam rumah tangga, risiko kekerasan tersebut akan semakin tinggi,” tambah Nopitri.

Dalam konteks keluarga yang memiliki kerentanan sosio-ekonomi tinggi, mereka pun memiliki strategi kemampuan beradaptasi yang rendah.

Selain disfungsi keluarga yang sebelumnya telah disebutkan, tekanan ekonomi, permasalahan hutang dan perilaku lainnya pun menyebabkan kekerasan terhadap anak.

Anak akan rentan tereksploitasi dan mengalami pemaksaan perkawinan sebagai alat tukar terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi. Anak perempuan, terutama, pada akhirnya harus melepaskan kesempatan belajar mereka dan mengurusi keluarga.

KLIK INI:  Tidak Mau Kecolongan, KLHK Perkuat Pengendalian Karhutla di Masa Pandemi

Catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), terdapat kenaikan mencapai 24 ribu permohonan dispensasi perkawinan pada masa pandemi ini.

Kondisi di atas membutuhkan tindakan konkret dengan memaksimalkan pencegahan dan saluran pusat pengaduan bagi kasus kekerasan terhadap anak.

Hal ini perlu ditingkatkan pada sisi kesadaran dan komunikasi mengenai layanan, baik pemberitaan rutin maupun upaya-upaya advokasi.

Momentum mendorong RUU P-KS

Bagi kasus-kasus kekerasan seksual, momentum ini juga tepat untuk mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang dibutuhkan untuk melengkapi Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang tidak termaktub dalam peraturan yang sudah ada.

KLIK INI:  Cerita dari Swiss-Belhotel Losari, Hotel Wisata Covid-19 di Makassar

Kemudian, tingginya kasus kekerasan terhadap anak pun harus direspons dengan memastikan penanganan kasus terintegrasi dengan respons layanan kesehatan dan rumah aman yang memadai.

Akses layanan kesehatan dan rumah aman dibutuhkan bagi korban maupun penyintas kekerasan agar memperoleh pemulihan secara psikososial, terhindar dari ketidakstabilan dalam rumah tangga maupun ancaman kehilangan tempat tinggal bagi penyintas melalui mekanisme subsidi dan program sosial lainnya.

“Kasus kekerasan terhadap anak juga mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan sistem perlindungan sosial pada masa pandemi.

Berbagai bentuk bantuan sosial protektif, baik berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), manfaat bagi penganggur (Kartu Prakerja) maupun program sosial lainnya dapat memampukan keluarga dalam skala sosio-ekonomi rumah tangga agar dapat beradaptasi dengan krisis dan memitigasi ancaman krisis dalam jangka panjang,” tutup Nopitri.

KLIK INI:  Lebih Dekat dengan Hujan Es dan Daerah yang Pernah Dikunjungi di Indonesia

Editor: Anis Kurniawan

KLIK Pilihan!