- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau.com – Pengelolaan danau di Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Pada dasarnya, keinginan dan harapan untuk pengelolaan danau terpadu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu.
Dalam perkembangannya, ada hal penting dan cukup prinsip yang perlu diperkuat dan ditegaskan kembali mengenai kesepahaman urgensi, kesamaan visi, kolaborasi resources serta sinergi program antar sektor.
“Komitmennya sangat kuat, langkah-langkah juga sudah dilakukan, sudah kelihatan, tapi masih parsial. Ada hal lain yang penting sebenarnya, dalam perjalanan 10 tahun ini yaitu dinamika masyarakatnya, jadi komunitasnya juga kuat, dan dunia usahanya juga mau terlibat,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya, Selasa, 26 Maret 2019.
Dalam rapat koordinasi tersebut, mengemuka pentingnya sinergi antar stakeholders. Selain itu, muncul subyek baru dalam pengertian sesuai dengan arahan presiden, yaitu perlunya edukasi publik berkaitan dengan pencegahan bencana, termasuk akibat kerusakan danau.
Siti menyampaikan beberapa hal penting yang perlu digaris bawahi dalam upaya penyelamatan ekosistem danau. Yang pertama yaitu perlu pertimbangan saintifik lintas ilmu pengetahuan atau multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, peran institusi riset dan pakar sangat penting, dan pembelajaran best-practices management antar danau perlu dikembangkan.
Kemudian, penyelamatan ekosistem danau memerlukan “environmental mainstreaming”, yaitu terintegrasinya upaya pengendalian dampak ke dalam kebijakan dan kegiatan berbagai sektor pembangunan dan kegiatan usaha. Pengintegrasian upaya ke dalam kebijakan dan program kegiatan ini, menjadi corrective action pada berbagai sektor terkait.
Selanjutnya, penyelamatan ekosistem danau juga memerlukan upaya terpadu antar aspek. Oleh karena itu, rumusan program penyelamatan danau harus strategis dan menjawab keterpaduan penanganan.
“Penyelamatan ekosistem danau bersifat “multistakeholders”, tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak atau satu sektor, diperlukan kolaborasi semua pihak. Peran masyarakat sangat penting. Disisi lain, dinamika antusiasme masyarakat, komunitas, dan aktivis serta dunia usaha dalam keterlibatan pengelolaan danau perlu mendapat tempat, dan fasilitasi yang baik dari pemerintah, dan pemerintah daerah,” tutur Menteri Siti.
Poin terakhir yang tidak kalah penting, menurut Siti, yaitu implementasi regulasi, mulai dari Tata Ruang dan Zonasi, Pengelolaan Kualitas Air, hingga Konservasi Tanah dan Air, serta konsistensi yang kuat antara kebijakan dasar, kebijakan operasional (sektoral) serta implementasinya (planning into action).
Terkait hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan saat ini tengah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden RI tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
“Berbicara salah satu fungsi danau sebagai sumber air bersih, merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketahananan air, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelamatan danau telah dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen tersebut mengamanatkan implementasi rencana aksi 15 Danau Prioritas,” kata Bambang.
Untuk implementasinya, perlu segera ditindaklanjuti dengan integrasi substansi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, baik di pusat maupun daerah. Contoh konkret implementasinya dimulai dengan Jawa Tengah. Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Maret 2019 yang lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menyebut Danau Rawapening sebagai salah satu dari 10 danau yang sudah tersentuh oleh kementeriannya.
“Pendekatan yang kami gunakan di Danau Rawapening, merupakan replikasi program Citarum Harum. Mudah-mudahan dengan pola kerja bersama, bisa diperbaiki,” ujar Basuki.
Saat ini, dari 15 danau prioritas, 14 diantaranya sudah disusun Rencana Pengelolaan (RP) Danau, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) I.B. Putera Parthama dalam laporannya.
Adapun ke 15 danau prioritas tersebut yaitu Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, Sentani, dan Limboto.
Editor: Irhyl R Makkatutu
