- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau.com – Munadi Kilkoda, caleg Partai Nasdem di Halmahera Tengah, yang berani angkat suara perihal fenomena Caleg tak punya visi lingkungan. Menurutnya, banyak caleg tak mau mengusung isu lingkungan karena sejumlah faktor. Seperti tak mau melawan pemilik modal di sektor tambang atau kehutanan, dan juga minimnya penerimaan pemilih sendiri.
“Kelompok itu minoritas, yang sadar isu itu. Sebagian memang belum berpikir seperti itu. Memang karena sekian lama mereka terbiasa memilih orang dengan cara sedikit pragmatis. Mereka mengabaikan hal-hal yang prinsip, sekalipun itu ada ancaman yang secara langsung mengancam mereka di kampung tersebut, tetapi kesadaran untuk melihat itu dan membawa itu ke dalam perbincangan politik di kampung itu tidak ada,” ujar Munadi.
Munadi adalah tokoh di organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dia melihat sendiri bagaimana masyarakat dirugikan oleh perusakan alam, baik karena tambang atau hutan industri. Anehnya, kata Munadi, masyarakat yang terkena dampak langsung kerusakan lingkungan, juga tidak peduli kepada caleg yang memperjuangkan isu ini.
Politisi dan pemilih, kata dia, sama-sama tidak melihat bahwa lingkungan terkait langsung dengan kehidupan mereka. Hanya sedikit sekali pemilih yang mau peduli terhadap isu lingkungan. Kondisi itu juga dipengaruhi pemodal yang merusak lingkungan untuk tambang atau pemegang hak pengelolaan hutan. Secara tidak langsung, pelaku industri ini menyisipkan pesan-pesan ke masyarakat agar tidak memilih caleg yang berjuang dalam isu lingkungan seperti Munadi.
“Saya, dalam titik tertentu bersikap, ini memang kewajiban saya untuk menyampaikan itu. Ada memang di kampung yang ada tambang dan HPH, secara terbuka mengajak orang untuk tidak memilih saya. Saya selalu sampaikan, ini investasi ke depan. Momentum 2019 ini bukan hajatan saya pribadi, atau partai saya. Ini adalah tentang masa depan kita semua,” tambahnya.
Kepentingan Industri Perusak Lingkungan
Dalam skala yang lebih besar, aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyebut Pemilu adalah pertarungan dua oligarki tambang. Sektor ini bahkan menjadi penyambung nyawa bagi partai-partai di Indonesia.
“Akan ada harapan jika salah satu kandidat terbebas dari kepentingan oligarki tambang. Pertanyaannya, ada tidak sekarang? Hampir semua partai itu menjadikan sektor ini sebagai ladang untuk bertarung. Politik di Indonesia itu sudah defisit karena biaya kampanye yang sangat mahal. Dan itu akhirnya melahirkan transaksi jual beli izin. Itu yang terjadi di daerah,” ujar Pradarma
Kalimantan Timur hanya salah satu contoh bagaimana kekuatan politik menciptakan kerusakan lingkungan demikian besar. Kasus lubang tambang misalnya, yang merenggut begitu banyak korban, tidak pernah menjadi perbincangan politik. Padahal ini menyangkut keselamatan rakyat, pelestarian lingkungan dan penegakan hukum.
Pradarma mengungkap, penelusuran Jatam membuktikan bahwa sebagian besar penyokong dalam ajang pilpres memiliki kepentingan besar di sektor tambang. Dia mengatakan, proses pemilu adalah pesta bagi oligarki tambang, bukan pesta untuk rakyat.
Dalam pernyataan resmi, Jatam menyebut Pemilu 2019 sangat kental dengan kepentingan industri tambang. Harapan masyarakat di daerah lingkar tambang untuk bisa keluar dari krisis tampaknya jauh panggang dari api. Menurut Jatam, Pemilu 2019, dengan keterlibatan pebisnis tambang berpotensi besar membuka lebar krisis dan masalah semakin parah. Siapapun yang menang, rakyat tetap berada di pihak yang kalah.
Karena itulah, bisa dimaklumi jika politisi menghindari diskusi lebih dalam terkait kerusakan lingkungan dalam kampanye mereka. Ibarat pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kata Pradarma, perbincangan soal daya rusak tambang akan membongkar rahasia sponsor para politisi itu sendiri.
