Akibat Jerat Biaya Politik Tinggi, Korupsi SDA Terus Menggunung

Klikhijau.com – Isu korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA) jadi perbincangan hangat beberapa hari ini jelang debat Capres-Cawapres sesi dua 17 Februari 2019, mendatang. Satu topik utama di sesi tersebut adalah masalah SDA dan lingkungan hidup. Publik sangat menantikan seperti apa strategi para calon dalam merespon masalah yang menggerogoti Indonesia di sektor SDA, termasuk pada masalah kerusakan lingkungan.

Belum lagi, masalah kehutanan di Indonesia yang dalam ancaman serius. Data terbaru dari Golongan Hutan, menunjukkan penggundulan hutan atau deforestasi terus terjadi dan massif. Ini mengancam hutan Indonesia yang merupakan hutan terluas ketiga di dunia. Selama periode 2012-2016 saja, Golongan Hutan mencatat kita kehilangan sekitar 3,6 juta ha atau sama dengan 3 x luas lapangan bola setiap menitnya.

Di tingkat elit politik, korupsi SDA memang sangat tinggi. Aktornya adalah kepala daerah dan pejabat yang daerahnya kaya akan potensi SDA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mencatat, kerugian korupsi SDA lebih besar dari korupsi biasa. Kasus korupsi ijin tambang yang mendera Gubernur Sulawesi tenggara, Nur Alam sebesar 4,3 triliun, lebih besar dari korupsi Setya Novanto yang 2,3 Triliun.

KLIK INI: Tahukah Anda, Perusak Lingkungan Lebih Berbahaya dari Teroris Bersenjata?

KLIK INI: Bank Dunia Dukung Program Pengurangan Emisi di Kalimantan Timur

Menurut data Katadata, Mongabay dan KPK, dari kasus illegal logging saja, negara mengalami kerugian sekitar 30-42 triliun per tahun. Jumlah ini sangat mengerikan karena bila dikalkulasi secara matematis akan setara dengan; 1) Program kesehatan untuk 147 juta penduduk Indonesia; 2) bantuan pangan untuk 31, 2 juta keluarga miskin; 3) beasiswa bidik misi untuk 4 juta penerima.

Analisis sejumlah lembaga di atas menyimpulkan, lima penyebab utama meningkatnya kasus korupsi SDA antara lain ketidakpastian hukum terkait sektor kehutanan, ketidakpastian perencanaan kawasan hutan, rentannya perizinan terhadap tindak suap, maraknya obral izin usaha hutan dan mahalnya ongkos politik yang menyebabkan digadaikannya SDA untuk memperoleh modal kontestasi.

Faktanya, kepala daerah acapkali abai terhadap kepentingan lingkungan demi mengejar aspek material. Bahkan, potensi SDA digunakan sebagai alat politik akibat tingginya ongkos pemenangan. Ketua Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah menilai pemberian izin pengelolaan SDA oleh kepala daerah cenderung tidak terkontrol. Hal itu menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat menjadi buruk.

KLIK INI: Makassar, Kota yang Dikepung DAS Bermasalah

KLIK INI: Norwegia dan Indonesia Perkuat Kerjasama REDD+ dan Lingkungan Hidup

“Faktanya, banyak izin yang dikeluarkan jelang pemilihan, dan ada izin yang sudah habis tapi tidak dicabut untuk kepentingan pendanaan politik,” kata Merah seperti dilansir Kompas.com (29 Mei 2018). Itulah sebabnya, JATAM merilis sebuah catatan mengagetkan, dimana jelang Pilkada serentak 2018 jumlah perijinan juga meroket hingga 8710 izin. Bahkan, perpanjangan izin pengelolaan SDA khususnya di bidang tambang, mineral, energi ada yang sudah diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan.

“Kami melihat bentang politik berkontribusi merusak bentang alam. Keputusan politik yang merusak sekujur wilayah dan lingkungan Indonesia,” jelas Merah.

Lalu, beranikah para Capres-Cawapres bicara blak-blakan perihal masalah besar yang melanda Indonesia di sektor SDA dan lingkungan? Diskusi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pusat pada 11 Januari 2019 lalu memantik masalah ini. Narasumber dari Bersihkan Indonesia, Iqbal Damanik menyampaikan kesanksiannya pada Capres-Cawapres untuk bersikap berani di hadapan korporasi besar. Iqbal tidak yakin, ada calon yang serius menyoal masalah kerusakan dan pelanggaran lingkungan sebab akan berhadapan dengan korporasi besar.

Kita tunggu saja, siapa paling berani membongkar masalah korupsi SDA yang laten ini? Lalu menawarkan solusi rasional dan meyakinkan!