Raker Ekoregion Suma, Sekjen KLHK Ingatkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Bambang Hendroyono menegaskan bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan landscape, sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang dilakukan oleh institusi yang diberikan kewenangan melaksanakan. Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan dalam hal ini adalah pengelolaan berbasis resor (Resort Based Management, RBM).

“RBM adalah pendekatan pengambilan keputusan pengelolaan kawasan yang didasarkan data dan informasi lapangan yang dikumpulkan oleh petugas resort yang dikompilasi dan dipadukan dalam baseline information system. RBM merupakan sistem pengelolaan kawasan yang menjadikan resor sebagai unit pengelolaan terkecil dan ujung tombak pengelolaan di tingkat lapangan.”

“Tujuannya agar kawasan terkuasai, permasalahan terselesaikan, mandat pengelolaan tercapai, efektivitas pengelolaan meningkat, data terdokumentasi dengan lengkap dan terintegrasi serta hubungannya dengan masyarakat dan para pihak terjalin dengan baik,” ungkapnya.

Peran P3E

Bambang Hendroyono juga menekankan pentingnya transformasi struktur organisasi dan fungsi kelembagaan di KLHK. Hal ini penting agar UPT KLHK lebih peka dan responsif menanggapi perubahan yang begitu cepat, sehingga kinerja dapat diartikulasikan dalam setiap pembangunan.

“Kami memiliki lembaga yang memiliki fungsi koordinasi dan mengintegrasikan berbagai program kegiatan hingga di tingkat tapak, yaitu Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E SUMA) yang berkedudukan di Makassar,” tuturnya.

Lembaga seperti ini, kata Bambang Hendroyoni hanya ada 6 di Indonesia, yang dibagi berdasarkan wilayah ekoregion. Peran P3E SUMA diharapkan mampu memberikan jaminan bahwa program dan kegiatan pembangunan LHK dapat terintegrasi, baik dalam lingkup internal KLHK, maupun dengan pemerintah daerah, utamanya melakukan asistensi dan evaluasi pemanfaatan dana bagi hasil (dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi (Dekon) dan dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR).

“Selain itu, dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis dari dua Direktorat Jenderal (Ditjen PSLB3 dan Ditjen PPKL) yang diamanatkan, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan kehutanan dengan kinerja-kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Menggerakkan segenap potensi yang dimiliki memang tidak mudah, namun dengan dilandasi semangat kolaborasi dan sinergisasi dapat mendorong kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan profuktif,” tutupnya.

Dalam Raker ini juga ada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unhas dengan UPT KLH sebagai tindaklanjut MoU antara Menteri LHK dengan Rektor Unhas.

Juga ada pameran kinerja KLHK serta produk-produk yang telah dihasilkan selama 3 tahun terakhir. Serta dibukanya klinik konsultasi yang akan memberikan pelayanan konsultasi secara detil mengenai kebijakan yang terkait langsung ataupun tdk langsung dengan kepentingan daerah, yang dilaksanakan pada malam hari.

Pada hari kedua ada agenda khusus yakni penyusunan “Rumusan Rapat Kerja Ekoregion” yang akan disepakati dan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh peserta.

Dengan penguatan tersebut, P3E diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu mewujudkan transformasi ekonomi terkait penurunan beban lingkungan 1-1,5% dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan, yang merupakan salah satu dari tiga sasaran makro ekonomi KLHK.

Untuk pencapaian target dan sasaran, tentunya membutuhkan kerjasama secara kolaboratif dengan pemerintah daerah. Kerjasama ini dilandasi ketentuan dalam undang undang pemerintahan daerah yang telah mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing pemerintahan kedalam 11 (sebelas) urusan bidang lingkungan hidup dan 6 (enam) urusan bidang kehutanan (UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), disamping terdapat demikian beberapa urusan yang dilaksanakan secara bersama (concurrent).