Terkait Polusi Daur Ulang Kertas dan Plastik Impor di Jatim, River Warrior Surati Presiden Prabowo

"Kamis lalu (13/3/2025) saya mengunjungi pabrik Tahu di Tropodo dan mereka masih menggunakan sampah plastik impor, di Pagak Malang juga masih dijumpai penggunaan sampah plastik impor untuk pembakaran batu gamping," tambahnya.

Karenanya, Nina kemudian melaporkan temuan-temuan tersebut kepada Presiden Prabowo, Menteri Lingkungan dan Wakil Menteri Lingkungan.

"Saya akan terus kirim surat ke pemerintah sampai masalah sampah impor di Indonesia tuntas," tekadnya.

Alasan kenapa harus menolak ekspor sampah

1. Dampak polusi yang ditimbulkan sudah sangat merugikan Indonesia, mengeskploitasi pekerja yang bergaji murah, mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia di sekitar tempat pengolahan dan penimbunan sampah impor.


2. Penjajahan baru, negara-negara maju tidak mau menanggung dampak polusi daur ulang plastik yang sangat beracun. Banyak pabrik daur ulang plastik di Eropa dan Amerika merugi dan menutup pabriknya karena tidak mampu menanggung biaya produksi (beban energi listrik dan membiayai pengendalian pencemaran).

 “Indonesia belum mampu mengatasi masalah sampah dalam negeri, maka kita harus menolak untuk mengolah sampah plastik dari negara manapun. Oleh karena itu kami memohon agar pemerintah serius dan menindak tegas untuk menghentikan impor sampah plastik dan kertas, serta membersihkan polusi dan kerusakan lingkungan akibat daur ulang sampah impor di Jatim,” tegas Nina.

 Tuntutan River Warrior

1. Mengevaluasi izin impor dari semua perusahaan pengimpor sampah plastik dan kertas di Indonesia dan menindak tegas importer yang tidak mengolah sampah impor secara aman dan membuang residu sampah impor ke tempat pembuangan illegal yang berdampak buruk.


2. Menghentikan Penggunaan serpihan plastik sebagai bahan bakar, Aktivitas pembakaran plastic untuk pembuatan batu gamping diPagak Malang dan Pembuatan Tahu di Tropodo Sidoarjo harus dihentikan dan Pemerintah harus memberikan solusi energy alternatif


3. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kontainer sampah impor di semua Bea Cukai Pelabuhan Internasional di Indonesia untuk memastikan semua sampah impor yang masuk memenuhi persyaratan yang berlaku, tidak mengandung kontaminasi lebih dari 0,5%.


4. Membenahi sistem pengumpulan sampah dalam negeri agar setiap desa/kelurahan wajib menjalankan layanan pengumpulan sampah terpilah di sumber dan menyediakan lahan TPS3R di desa/kelurahan yang mengolah sampah organik dan mengumpulkan sampah daur ulang, sehingga dapat memasok kebutuhan industry daur ulang plastic dan kertas


5. Menutup semua tempat pengolahan dan penimbunan sampah impor illegal serta fasilitas pengolahan sampah impor yang melanggar peraturan lingkungan hidup


6. Meminta negara pengekspor sampah untuk bertanggung jawab ikut membersihkan tempat penimbunan sampah illegal berdasarkan data UN Comtrade, Badan Pusat Statistik dan Bill of Lading yang dimiliki importer sampah.