Jaring Nusa Serukan Resolusi Banda Naira 2024 di Coastal and Small Islands People Summit

Pemerintah didesak untuk menghindari pendekatan sektoralisme dalam pengelolaan ruang laut dan mengakui hak masyarakat pesisir untuk mengontrol dan mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Jaring Nusa menuntut moratorium integrasi tata ruang darat dan laut sampai hak-hak masyarakat pesisir diakui dalam perencanaan tata ruang.

3. Kedaulatan Pangan, Air, dan Ekonomi Lokal

Jaring Nusa menyerukan agar pemerintahan baru menempatkan kedaulatan pangan, air, dan ekonomi lokal sebagai prioritas dalam agenda pembangunan di KTI. Mereka juga mendesak penghentian pembangunan yang merusak sumber-sumber pangan dan air lokal, serta menyuarakan pentingnya ekonomi lokal berbasis kebersamaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

4. Industri Ekstraktif

Selama sepuluh tahun terakhir, wilayah pesisir dan pulau kecil di KTI telah menjadi target eksploitasi industri ekstraktif, termasuk pertambangan nikel dan pasir laut. Jaring Nusa menuntut penghentian total aktivitas industri ekstraktif di wilayah-wilayah ini karena daya dukung ekologisnya yang terbatas.

5. Konservasi dan Perikanan Berkelanjutan

Konservasi di Indonesia saat ini dinilai salah arah karena tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Jaring Nusa mendesak agar konservasi digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan ekologis, bukan sebagai tujuan akhir. Terkait kebijakan Perikanan Terukur (PIT), mereka mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai akan meningkatkan eksploitasi sumber daya ikan dan mengabaikan kepentingan nelayan skala kecil.

6. Ancaman Bencana Ekologis

Kawasan Timur Indonesia sangat rentan terhadap bencana ekologis akibat perubahan iklim dan aktivitas industri. Jaring Nusa mendesak pemerintahan baru untuk memperkuat regulasi perlindungan pesisir dari bencana, serta merancang mitigasi bencana yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau kecil.

Menatap Masa Depan yang Berkeadilan untuk KTI

Melalui Resolusi Banda Naira 2024, Jaring Nusa bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan ruang pesisir, laut, dan pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia. Mereka berharap pemerintahan baru akan lebih peka terhadap kondisi kritis yang dihadapi masyarakat pesisir, serta menjalankan mandat konstitusi dengan mengutamakan kesejahteraan dan keberlanjutan wilayah tersebut.

Pertemuan ini menjadi pengingat akan pentingnya mempertimbangkan hak-hak ekologis masyarakat pesisir dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama di tengah upaya mengatasi tantangan global seperti krisis iklim dan ancaman eksploitasi industri.