Proyek Transisi Energi Indonesia Ancam 3,8 Juta Hektare Wilayah Masyarakat Adat
Klikhijau.com - Di ruang diskusi Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, peta konflik agraria di Indonesia kembali dibentangkan. Di balik narasi penyelamatan iklim global, ribuan komunitas masyarakat adat di kepulauan Nusantara justru berhadapan dengan gelombang baru penggusuran ruang hidup yang digerakkan oleh ambisi transisi energi.
Berbagai proyek yang dilabeli ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit panas bumi (geothermal), ekspansi kebun kelapa sawit (Elaeis guineensis) untuk bahan bakar nabati (biofuel), hingga pengerukan tambang nikel, kini merangsek masuk ke dalam hutan dan tanah ulayat. Alih-alih menurunkan ketegangan ekologis, agenda transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition) di Indonesia dinilai tengah menjelma menjadi bentuk perampasan wilayah adat.
Direktur Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) sekaligus anggota Komite Persetujuan Dana Nusantara Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Arifin Saleh Monang, menyampaikan langsung situasi darurat ini dalam forum diskusi bertajuk "Hak Sumber Daya dan Energi Terbarukan: Jejak Teritorial Transisi Energi" di Antalya, Kamis (12/11/2026).
"Alih-alih menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat dan lingkungan, ekspansi proyek-proyek tersebut memperlihatkan bagaimana agenda transisi energi menjadi wajah baru perampasan wilayah adat dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat," ujar Arifin di hadapan delegasi internasional.
Jutaan Hektare Wilayah Adat Terkunci Konsesi
Ancaman terhadap bentang alam dan ruang kelola komunitas adat ini tergambar dari himpunan data spasial yang diolah bersama oleh AMAN, Forest Watch Indonesia (FWI), dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Data tersebut mencatat masifnya tumpang tindih izin industri berbasis lahan dan ekstraktif dengan peta wilayah adat di berbagai pulau.
Pada sektor perkebunan kelapa sawit yang kerap didorong sebagai penopang bahan baku biofuel, perampasan wilayah adat tercatat mencapai 3.237.460 hektare. Luasan tersebut, yang setara dengan hampir 50 kali luas wilayah Daerah Khusus Jakarta, tersebar dalam 499 izin konsesi perkebunan.
Sementara itu, pada rantai pasok mineral kritis untuk baterai kendaraan listrik, konsesi pertambangan nikel telah mengokupasi sedikitnya 46.815,93 hektare wilayah adat melalui 19 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tekanan serupa juga datang dari sektor energi terbarukan berbasis panas bumi, di mana terdapat 35 titik proyek geothermal yang tengah berproses di dalam kawasan adat.
Secara keseluruhan, akumulasi kebijakan pembangunan yang menyingkirkan hak tenurial komunitas lokal selama puluhan tahun telah memicu 135 kasus perampasan wilayah adat dengan total luasan mencapai 3,8 juta hektare. Dampak sosial di tingkat tapak pun kian meruncing, ditandai dengan kriminalisasi terhadap sedikitnya 162 komunitas masyarakat adat yang berupaya mempertahankan hutan, sumber air, dan tanah leluhur mereka.
Pengabaian FPIC dan Ketimpangan Regulasi
Akar persoalan dari berulangnya konflik ruang hidup ini bermuara pada absennya penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC). Dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun deklarasi hak masyarakat adat, FPIC merupakan instrumen fundamental yang memberikan hak mutlak bagi komunitas untuk menyatakan setuju atau menolak (hak veto) setiap proyek yang masuk ke wilayah mereka.
Dalam praktiknya, perizinan proyek transisi energi sering kali diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan persetujuan warga tapak. Situasi ini diperparah oleh arah legislasi nasional yang dinilai lebih memprioritaskan kemudahan investasi ketimbang perlindungan hak dasar warga negara.
Arifin menyoroti ketimpangan prioritas politik hukum pemerintah yang hingga kini belum juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Sebaliknya, pemerintah dan parlemen justru mempercepat pembahasan tiga regulasi yang berpotensi memperluas karpet merah bagi industri energi dan ekstraktif, yakni RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), RUU Ketenagalistrikan, serta RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan.
"Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak boleh sekadar menjadi agenda pergantian sumber energi dari fosil ke energi yang diklaim lebih bersih," tegas Arifin.
Tanpa pengakuan hukum atas wilayah adat dan penegakan prinsip FPIC yang mengikat, target pengurangan emisi karbon dikhawatirkan hanya akan memindahkan beban kerusakan ekologi ke pundak masyarakat di garis depan penjaga hutan. Bagi komunitas adat di Nusantara, proyek-proyek hijau yang dibangun di atas perampasan tanah dan kriminalisasi warga bukanlah jalan keluar dari krisis iklim, melainkan kelanjutan dari praktik kolonialisme dalam rupa yang baru.