Politik Kewargaan: Anak Muda dan Perubahan Iklim

Klikhijau.com – Aksi anak muda Swedia, Greta Thunberg telah mendorong anak muda di berbagai negara mengambil ‘biggest role’ dalam kontestasi politik global. Peristiwa ini menandakan persoalan iklim adalah tanggungjawab bersama.

Aksi, ekpresi dan tindakan anak muda ini menjadi kebangkitan ‘radical citizenship’ (Dobson, 2003), ‘global youth citizenship’ (Angen Rye, 2013) dan ‘citizen of the planet’. Perubahan iklim dihadapi oleh semua orang dan akhir-akhir semakin kita rasakan dalam kehidupan sehari- sehari, berubahnya musim hujan, suhu udara, cuaca yang tidak teratur, banjir dan lainnya.

Kegagalan rezim global dalam mencegah naiknya suhu bumi menimbulkan efek yang negatif bagi negara-negara miskin. Sedangkan pada titik ekstrim semua orang berkampanye bahwa persoalan ini terletak pada tanggungjawab individual dengan perubahan prilaku individu maka degradasi ekologi dan perubahan iklim bisa diatasi.

Anne (2013) mengatakan konvensional wacana politik ekologi menempatkan persoalan bumi bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup, bijak dalam berbelanja, memakai tumbler, dan memakai totebag, memakai sedotan aluminium dan lainnya.

Sebenarnya ini bentuk kemenangan rezim neo-liberal yang melepaskan dimensi struktur kekuasaan yang berkontribusi besar dalam persolan ekologi.

‘School strike for Climate’ yang diinisiasi oleh Greta dan anak muda lainnya melampaui wacana konvensional, mereka melakukan protes politik karena para pemimpin global tidak mengambil tindakan serius dalam menghadapi persoalan ini (theguardian, 01/10/18).

Aksi jutaan anak muda ini melawan struktur politik dimana para pemimpin politik tidak memiliki komitmen dalam mencegah kondisi darurat bumi. Protes politik generasi muda ini membangun ‘new hopes’ bagi perubahan ekologi.

Anak muda para pejuang perubahan iklim melewati batas-batas teritorial negaranya, aksi mereka bercorak kosmopolitan, radikal dan unconventional politics. Ini karakter dari ‘citizen of the planet’.

Kesadaran sebagai warga bumi hal yang mendasar untuk membangun gerakan massa. Protes politik diluar gedung parlemen Swedia telah memantik perlawanan terorganisir di banyak negara Eropa, Amerika dan Asia.

Sekolah dan Citizen of the Planet

Kesadaran kritis anak-anak muda Eropa itu tumbuh oleh program pendidikan kewargaan yang kuat untuk mendorong anak muda menjadi warga negara berdaya (active citizenship) yang berpartisipasi dalam sosio-politik.

Angen Stale Rye (2018) mengatakan pedidikan kewargaan di Norwegia dengan beragam program mampu menstimulasi anak muda untuk menjadi pembelajar aktif, mencari model partisipasi politik yang sesuai mereka dan jalur alternatif lainnya.

Negara Eropa memiliki grant design kebijakan pendidikan kewargaan yang membangun kesadaran kritis pelajar atau anak muda. Europa Union bahkan sebagai supra-nasional rezimpun membangun model kewargaan sebagai upaya menjaga integrasi dan kohesi sosial masyarakat Eropa (Bee, 2017).

Sekolah mempunyai peran mendasar dalam memangun karakter kewargaan anak muda di Negara Eropa, walaupun aksi protes Greta mendapatkan intervensi dari gurunya untuk menghentikan aksinya, meskipun seorang guru yang terlibat mendukung aksinya, rela gajinya dipotong.

Guru Greta mengajarkan cara untuk berjuang melawan perubahan iklim dengan tidak boros menggunakan energi, recycling papers, berhenti menggunakan pesawat terbang (theguardian, 01/09/18). Pendidikan ekologi yang diajarkan untuk anak muda seperti Greta sangat mendalam dan berada pada level critical ecology (Wingke, 2018).

Hal ini berbeda dengan praktek pendidikan kewargaan dan lingkungan kita di Indonesia yang mengalami ‘pembajakan makna dan instrumentalisasi ekologi’ yang dimanifestasikan melalu analisis AMDAL yang sejak awalnya menjadi faktor penentu dalam projek pembangunan, apakah projek itu layak atau tidak.

Namun, hanya menjadi dokumen komplementer bagi izin projek pembangunan (Santoso, 2002), dan pendangkalan pengetahuan ekologi di Sekolah dipraktekkan melalui program Adiwiyata negara yang tidak mengajarkan pengetahuan radikal ekologi.

Pada akhirnya, pelajar di Sekolah hanya menilai bahwa penyebab kerusakan ekologi adalah masyarakat dan persoalan utama adalah sampah (Parker dan dkk, 2020).

Sekolah kita masih mewariskan pendidikan kewargaan dan ekologi dangkal berwatak rezim Orde Baru. Pendidikan kewargaan tidak menjadi arena strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia atau warga negara.

Purwo Santoso (2012) mengatakan kealfaan aktivis pro-demokrasi dalam membangun design kewargaan kita membuat demokrasi kita mengalami stagnasi, lambat maju dan tidak jelasnya bangunan karakter warga yang ingin kita bangun.

Kealfaan ini masih terus berlangsung tanpa disadari atau disadari kita membiarkan ideologi liberal membentuk karakter kewargaan kita yang semakin kehilangan corak ekologi. Negara masih alfa dalam revolusi pengetahuan, karakter dan mental warga melalui pendidikan kewargaan.

Hal ini yang membuat isu perubahan iklim tidak mendorong mayoritas anak-anak muda kita menjadi bagian dari kebangkitan kesadaran warga global dan ekologi. Padahal negara kepulauan seperti Indonesia akan merasakan dampak utama dari perubahan iklim, dengan naiknya permukaan air laut maka pulau terpencil kita akan hilang, kekeringan akan melanda, dan efek negatif lainnya.

Lemahnya peran negara dalam membentuk kewargaan kita bukan berarti karakter kewargaan itu kosong dibasis akar rumput. Malahan atau bahkan kelompok keagamaan semacam Nadhatul Ulama, Muhamamdiyah, dan lainnya dengan sayap kulturalnya membentuk karakter sekaligus model anak muda kita yang lebih kritis, partisipatif dan pluralistik.

Kalau corak, prilaku dan karakter negara di Global North dibangun dari atas maka kewargaan kita dibangun dari bawah.

Anak muda NU dan MU sadar akan hak-haknya berkat melewati proses kaderisasi di dalam organisasi, mereka aktif dalam perjuangan persoalan publik dan menjaga idealitas mereka.

Walaupun intervensi negara ke ranah pendidikan Indonesia sangat kuat yang menyebabkan terjadinya gap ilmu dan praksis perjuangan dari institusi pendidikan yang mempengaruhi perjuangan anak muda Indonesia secara umum. Meskipun, hak-hak kewargan Indonesia bukanlah sesuatu yang terwujud nyata diatas kertas, hak hak itu akan teracapai melaui negosiasi, perjuangan dan jejeraring personal (Garry Van Klinken, 2019).

Di dalam perjuangan akan hak-hak kewargaan ini, anak muda Indonesia membangun gerakan sosial baik berupa komunitas maupun organisasi pemuda lingkungan berbasis identitas keagamaan yang secara keanggotaan terbuka bagi umum.

Arena perjuangan ini telah membangun karakter sekaligus corak kewargaan anak muda Indonesa yang saya sebut sebagai ‘citizen of the planet’. Anak muda Indonesia menjadi bagian dari warga global yang ikut berkontribusi dalam mendorong perubahan iklim maupun menegakkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.

Di Yogyakarta, komunitas anak muda membangun kampanye menggunakan sepeda untuk mengurangi dampak prilaku mereka pada pemanasan global. Keadaan ini disebabkan oleh digunakan energi fossil yang masih menjadi sumber energi utama transportasi yang memiliki dampak negatif bagi lapisan ozon.

Transportasi ini bukan kendaraan umum, tetapi kendaraan pribadi yang mayoritas dipakai masyakat Indonesia. Kampanye sepeda menjadi bagian hidup ini hanya langkah kecil yang ditempuh komunitas atau organisasi anak muda.

Anak muda yang menjadikan gaya hidup ramah lingkungan sebagai bagian ekspresi perlawanan sehari-sehari (daily resistance) dan juga terlibat dalam melawan persoalan struktur kekuasaan oligarki dan kapitalis yang merusak lingkungan dalam skala besar maka itu menjadi karakter dasar ‘citizen of the planet’.

Karakter kewargaan ini menyetubuhnya praktek ramah lingkungan sehari-hari dan perlawanan melawan para perusak ekologi melalui jalur politik-ekonomi. Politik ‘Citizen of the planet’ menjadi praksis yang melampaui sekat-sekat negara bangsa.

Johanna Wolf dan dkk, (2009) mengatakan ada tanggungjawab universal setiap individu bagi generasi masa mendatang dan anak-anak mereka akan planet bumi ini, setiap tindakan warga negara tidak ramah lingkungan berimplikasi terhadap warga lainnya, dimanapun ia berada.

Di dunia yang semakin terkoneksi melalui globalisasi membuat tindakan individu secara privatpun mempunyai dampak besar bagi kehidupan publik, oleh karena itu persoalan krisis ekologi adalah persoalan semua warga negara (Dobson, 2003).

‘Citizen of the planet’ adalah model politik kewargaan yang perlu terus diperluas dalam warga Indonesia, tidak sebatas praktek yang dilakukan oleh anak muda yang berbasis organisasi keagamaan semacam NU dan MU serta aksi anak muda ‘school strike’ di banyak negara.

Model politik ‘citizen of the planet’ ini memiliki empat karakteristik mendasar yaitu, (1) Non- territorial atau Cosmopolitan (Dobson, 2003); (2) memahami waktu bukan sebagai uang sebagaimana paradigma liberal-kapitalitik tetapi waktu sebagai bagian untuk melakukan kerja membangun peradaban ekologis.

Azaki Khoirudin (2015) mengatakan waktu menjadi hal fundamental bagi masyarakat modern untuk melakukan amal sholih yang memiliki dampak saat ini, dan masa depan. Mereka yang menggunakan waktu untuk keburukan akan dalam kesia-sian, mereka yang berbuat kebaikan akan menyebar kemajuan.

Aksi mogok sekolah anak muda menuntut komitmen pemimpin global untuk mengambil aksi darurat terhadap perubahan iklim, mempunyai makna bahwa waktu untuk sekolah akan sia-sia, kalau keadaan darurat ini kita biarkan.

Mereka yang mogok dari sekolah, ekplist atau implisit telah mengisi waktu untuk kerja kemanusian; (3) aktif dalam persoalan publik melalui partisipasi konvensional dan non-konvensional untuk mencegah sekaligus melawan para perusak lingkungan; (4) tanggungjawab kolektif akan implikasi dari tindakan kita terhadap alam, bukan pada tanggungjawab individual.

Model politik kewargaan ini perlu menjadi bagian dari design model kewargaan yang perlu dibangun di dalam sekolah melalui revolusi pembelajaran kewargaan berwatak Orde Baru menuju pembelajaran kewargaan aksiologis atau pembelajaran lapangan agar menghubungkan persoalan sosial-politik ke dalam kehidupan pelajar kita.

Pelajar atau anak muda kita disekolah menjadi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam interpretasi yang lebih demokratis, progressif dan mengakar.

Garry Van Klinken (2019) mengatakan selama ini persoalan kewargaan semacam perampasan tanah itu tidak menjadi sesuatu yang dibicarakan di sekolah-sekolah kita.

Perubahan iklim: wacana pinggiran di tengah persoalan SDA Indonesia

Pemanasan global menjadi persoalan penting bagi anak-anak muda di Eropa, mereka merasakan dampak langsung dari perubahan ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga secara organik mereka membangun narasi perubahan iklim adalah persoalan utama yang mereka hadapi.

Namun, narasi perubahan iklim masih pinggiran dalam diskursus politik ekologi kita Gerakan ekologi anak muda Indonesia kebanyakan berfokus melawan kejahatan korporasi dalam melakukan perampasan lahan, proyek pembangunan yang meminggirkan warga miskin dan neoliberalisasi pengelolaan air yang belum terhentikan.

Lemahnya diskursus perubahan iklim dalam gerakan anak muda Indonesia disebabkan oleh beragam faktor. Faktor signifikannya adalah konteks persoalan sumber daya alam yang lebih mendesak untuk diselesaikan semacam perampasan lahan, rancangan Undang-Undang yang merugikan warga, pengelolaan air yang belum sesuai amanat konstitusi dan agenda reforma agraria yang masih jalan ditempat.

Perubahan iklim barangkali sudah dirasakan oleh banyak orang, hanya kekuatan politik alternatif akan kesulitan untuk mendorong perubahan fundamental terkait transformasi penggunaan energi: dari energi yang tak terbaharukan menuju energi terbaharukan.  Banyak aktor elite politik yang terlibat dalam bisnis energi batu bara dilingkaran kekuasaan.

Anak muda kita bisa memulai transformasi itu melalui sekolah, meradikalisasi politik ekologi dan gerakan pelajar melalui pendidikan kewargaan progressif demi membangun karakter dan corak demokrasi subtantif.