Menularkan Spirit Hidup Hijau Versi penuh
Berita Lingkungan

Perkuat Perhutanan Sosial, Tiga Kelompok Tani di Manggarai Timur Kelola 75 Hektare Lahan Agroforestri

Oleh Fransiskus Yosep Andi Syukur 17 Nov 2026 19:50 6 menit baca

Klikhijau.com - Ancaman perambahan, kebakaran lahan, hingga krisis sumber daya air mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Manggarai Timur mengubah pendekatan pengelolaan kawasan dengan menempatkan warga sebagai aktor utama. Sebanyak tiga kelompok tani hutan di Kecamatan Lamba Leda Utara menerima dukungan fasilitas agroforestri senilai Rp420 juta serta 7.500 bibit tanaman produktif untuk mengelola lahan seluas 75 hektare. Dukungan ini diproyeksikan memperkuat kemandirian ekonomi warga sekaligus membentengi kawasan hutan dari kerusakan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Selain memperkuat kelompok tani hutan (KTH), pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi–Perhutanan Sosial (FAPE-PS) dari Balai Perhutanan Sosial Kupang kepada tiga KTH di Kecamatan Lamba Leda Utara. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp420 juta.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, S.S., didampingi Kepala KPH Manggarai Timur, Ovi Nggaro Oktafianus, yang akrab disapa Doni, dalam apel kekuatan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di halaman Kantor Bupati, Senin (16/11/2026).

Tiga kelompok penerima bantuan tersebut adalah KTH Ende Panda di Desa Haju Wangi, KTH Alam Rindang, dan KTH Ba’a Dia di Desa Golo Wontong. Masing-masing kelompok mendapat alokasi anggaran Rp140 juta untuk mengelola lahan seluas 25 hektare.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Tarsisius Sjukur mengajak para penerima bantuan memanfaatkan lahan yang tersedia secara maksimal. Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan penanaman dan perawatan tanaman dengan baik agar program tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Bantuan yang disalurkan meliputi bibit tanaman, alat produksi, peralatan kerja, serta upah Hari Orang Kerja (HOK) bagi anggota kelompok. Selain itu, Persemaian Modern Labuan Bajo turut menyalurkan 7.500 bibit tanaman yang terdiri atas kemiri, nangka, jambu kristal, kopi, jati putih, dan sengon laut.

Kepala KPH Manggarai Timur, Ovi Nggaro Oktafianus atau Doni, mengapresiasi Balai Perhutanan Sosial Kupang yang telah mendukung kelompok tani hutan melalui program FAPE-PS.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada KPH, khususnya dalam mendampingi kelompok tani hutan di wilayah Kecamatan Lamba Leda Timur.

Menurut Doni, dukungan berbagai pihak sangat penting untuk mendorong keberhasilan program Perhutanan Sosial. Dengan adanya bantuan dan pendampingan, kelompok tani hutan tidak hanya mendapatkan dukungan sarana produksi, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan potensi lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Libatkan Masyarakat Menjaga Hutan

Doni menjelaskan, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi KPH Manggarai Timur untuk menjawab persoalan kerusakan hutan, termasuk perambahan dan kebakaran hutan.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan dan strategi agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam menjaga kawasan hutan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).

"Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)," ujar Doni kepada Klikhijau.com, di Borong, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kelompok masyarakat mitra tersebut berada di Kelurahan Tanah Rata, Kelurahan Watu Nggene, Desa Golo Mangung, dan Desa Haju Wangi.

Selain itu, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPI/SET/KUM-1/1/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok MPA ini berada di Kelurahan Watu Nggene.

Doni juga menyebut Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/122/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat kabupaten.

Tidak hanya soal kebakaran dan perambahan, perhatian KPH juga mencakup perlindungan sumber daya air di sekitar kawasan hutan.

Untuk itu, KPH Manggarai Timur memiliki data pembentukan delapan kelompok Masyarakat Peduli Air (Kompair).

Delapan kelompok tersebut meliputi Wae Mas di Desa Gurung Liwut dengan 15 anggota, Wae Paku di Desa Gurung Liwut dengan 15 anggota, serta Golo Leleng Jaya di Desa Golo Lalong dengan 15 anggota.

Selanjutnya, kelompok Pupu Reku di Kelurahan Watu Nggene dengan 25 anggota; Mata Ghituha, Mata Nuling, dan Ranggo di Kelurahan Watu Nggene dengan 28 anggota; Tiwu Kowo dan Wae Motu dengan 10 anggota; Matangkis dan Tiwu Roko dengan 10 anggota; serta Wae Mata dan Wae Weri dengan 20 anggota.

Doni mengatakan, pemberdayaan masyarakat tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Ia menjelaskan, Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama.

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mempertahankan dinamika sosial budaya.

Pelaksanaannya dilakukan melalui sejumlah skema, yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Perkuat Kelompok Tani Hutan

Selain membentuk kelompok masyarakat peduli lingkungan, KPH Manggarai Timur juga terus mendorong penguatan Kelompok Tani Hutan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sejumlah kelompok yang telah terbentuk antara lain KTH Suka Maju di Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba; KWT Rongga Koe, KTH Ranbers, dan Gapoktan Roko Indah di Kelurahan Rongga Koe, Kecamatan Kota Komba.

Di Kecamatan Lamba Leda Utara terdapat KTH Alam Rindang di Desa Golo Wontong, KTH Ende Panda di Desa Haju Wangi, dan KTH Ba’a Dia di Desa Golo Wontong.

Sementara itu, di Kecamatan Borong terdapat KTH Poco Ndeki di Kelurahan Kota Ndora. Adapun KTH Nola Wonga berada di Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba.

Menurut Doni, kegiatan kelompok-kelompok tersebut mendapat dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant serta kerja sama dengan sejumlah lembaga, yakni LSM Ayo Indonesia, MPIG, Kehati, PSE Keuskupan Ruteng, dan CIMB Niaga.

Salah satu konsep pengembangan yang diterapkan adalah One Village One Product (OVOP) atau satu desa satu produk.

Konsep ini merupakan pendekatan pengembangan potensi wilayah untuk menghasilkan produk unggulan yang memiliki ciri khas daerah dan daya saing dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Produk yang dikembangkan melalui pendekatan OVOP meliputi kopi, kerajinan bambu, sereal sorgum, madu, kecap aren, keripik talas, dan sabun cair herbal.

"Daftar produk OVOP meliputi kopi, kerajinan bambu, sereal sorgum, madu, kecap aren, keripik talas, dan sabun cair herbal," jelas Doni.

 

Targetkan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera

Doni menambahkan, KPH Manggarai Timur telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut untuk mewujudkan kawasan hutan yang lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut meliputi pemahaman batas wilayah kelola oleh pengurus dan anggota kelompok, identifikasi potensi serta daya dukung kawasan, pemanfaatan wilayah kelola sesuai potensi, kegiatan rehabilitasi dan konservasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain itu, KPH juga mendorong kelompok masyarakat agar memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Doni berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta berbagai pemangku kepentingan dapat membangun kerja sama yang efektif dan efisien.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Tani Hutan sehingga masyarakat semakin mandiri dalam mengelola potensi kawasan hutan.

Dengan berbagai program dan dukungan tersebut, upaya menjaga kelestarian hutan di Manggarai Timur diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama masyarakat.

Tujuan akhirnya adalah mewujudkan hutan yang tetap lestari, sumber daya alam yang terjaga, serta masyarakat sekitar kawasan hutan yang semakin mandiri dan sejahtera.

Topik terkait
Hutan Agroforestri KTH Manggarai Timur ekonomi Tarsisius Sjukur sengon laut