- Defisit Narasi Lingkungan dalam Politik Lokal di Indonesia - 28/12/2023
- Demmatande, Pejuang Pemberani dari Kampung Paladan Mamasa - 10/11/2023
- Kota, Suhu Panas dan Ketimpangan Sosial - 02/11/2023
Klikhijau.com – Pemulihan ekonomi perlu didorong dengan melakukan penguatan pada konsevasi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, model pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang bertumpu pada dimensi keseimbangan alam harus dijalankan.
Wacana ini mengemuka pada diskusi “Global Landscape Forum” (GLF) 2020 yang digelar pada Jumat 5 Juni 2020 via video conference.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada forum itu menegaskan komitmennya untuk pelestarian lingkungan. Diantaranya dengan melindungi hutan dari perambahan dan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum.
“Indonesia terus berupaya menjaga kawasan dan lingkungan sebaik-baiknya dan upaya terhindar dari ekosida (ecocide) dan di sisi lain mendorong prinsip keadilan restoratif (restorative justice).
Konsep ekonomi hijau sangat mengemuka saat sesi penutupan yang bertajuk Building the Future We Want – Green Recovery from COVID-19 di GLF 2020.
Semua pihak menyoroti pentingnya stimulus ekonomi dan reformasi kebijakan untuk mendukung ekonomi hijau dan solusi berbasis alam. Perhatian utamanya adalah pada langkah-langkah prioritas untuk “building back better” dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Dalam konteks ini, pemulihan ekonomi berkelanjutan harus melihat dimensi krusial seperti masalah perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.
Profesor Edward Barbier dari Colorado State University pada sambutan pembukaan sesi menyatakan bahwa untuk solusi iklim berbasis alam di negara berkembang perlu diimplementasikan dengan tiga kebijakan utama yang merupakan strategi jangka panjang.
Pertama, menghilangkan subsidi bahan bakar fosil dan merealokasikannya untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan. Kedua, menghilangkan subsidi irigasi dan merealokasikannya untuk meningkatkan sanitasi perkotaan dan penyediaan air minum. Ketiga, dengan mengenakan pajak karbon.
Dukungan masyarakat
Transformasi ekonomi hijau memerlukan dukungan penuh seluruh elemen masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Achim Steiner dari UNDP. Menurut Achim, kita tidak dapat melangkah melakukan transformasi menuju ekonomi hijau tanpa dukungan masyarakat.
Pandangan serupa dikatakan Inger Andersen dari UNEP. Inger menyatakan bahwa stimulus ekonomi dapat diarahkan pada upaya-upaya menuju ke arah perbaikan lingkungan dan kelestarian alam, terutama konservasi keanekaragaman hayati.
Keseimbangan alam salah satunya ditentukan oleh keanekaragaman hayati. “Untuk itu kita harus bergerak bersama. Kita harus mengganti keseharian kita menuju masa depan yang lebih hijau,” ucapnya.
Sementara itu, Naoko Ishii, CEO dan Ketua GEF, menyatakan bahwa ketidakseimbangan ekosistem merupakan akar masalah merebaknya Pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, semua pihak harus memfokuskan pada transformasi sistem pangan sebagai dampak Covid-19 dengan meningkatkan kemitraan di sepanjang rantai pasokan pangan.
Yugratna Srivasta, perwakilan dari youth community menegaskan bahwa kita tidak dapat kembali ke kenormalan sebelumnya karena sistem sebelumnya tidak dapat lagi dipertahankan akibat Covid-19.
Untuk itu kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang mendorong pada kehidupan yang lebih ramah lingkungan.
Ibrahim Thiaw dari UNCCD menyatakan bahwa kita memerlukan kerja sama yang semakin erat di tingkat internasional. Kita tidak dapat mengatasi masalah dunia, terutama terkait Covid-19, tanpa dukungan semua pihak.
Pemulihan ekonomi
Menteri Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia berkomitmen meningkatkan sumber daya alam dan kualitas lingkungan.
“Komitmen dan upaya kami bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Termasuk pengaturan carbon pricing yang sedang dalam godokan dan segera dibahas pada tingkat rapat kabinet,” jelas Siti.
Penerimaan dari karbon akan identik dan selaras dengan langkah-langkah green econony yang dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana ditegaskan Prof Esward Barbier.
“Ketika FAO memperingatkan dunia tentang kelangkaan pangan karena COVID-19. Maka negara-negara berusaha mengembangkan lahan yang subur untuk tanaman pangan. Namun, praktik pertanian di zona ekologis yang rentan harus dikelola dengan baik ketika itu tidak dapat dihindari,” tegas Siti Nurbaya.
“Oleh karena itu, pendekatan dan pemenuhan syarat budidaya, syarat manajemen atau pengelolaan, dan syarat konservasi secara tepat menjadi langkah sangat penting untuk dipraktikkan dalam pembangunan pertanian secara berkelanjutan” lanjutnya lagi.
Ini bukan hal mudah, perlu dukungan yang komprehensif. Untuk itu Indonesia menyambut kerja sama yang lebih erat dan memastikan dengan memperhatikan masyarakat dalam hal kesehatan, pangan, dan ekonomi, sambil mengelola hutan dan bentang alam secara berkelanjutan menuju masa depan yang kita inginkan.
“Pandemi Covid merupakan persoalan multi-facet dan perlu ditangani dengan penegasan orientasi pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Seraya membangun kohesi sosial masyarakat dalam solidaritas global” pungkas Siti.
