Pasar RHL 2025, Upaya Pulihkan Lahan Kritis dan Tingkatkan Ketahanan Pangan

Klikhijau.com -  Meja-meja ditata rapi. Penuh hasil bumi dan produk olahan dari hasil hutan dan juga lahan kritis. Jenisnya sangat beragam. Begitulah gambaran umum dari Pasar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pasar RHL) 2025 yang digelar di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, Manggala Wanabakti, Rabu, 20 Agustus 2025. Nuansa pasar rakyat terasa kental pada kegiatan rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH). Pada Pasar RHL tahun ini, yang membuka acara adalah Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Sulaiman Umar Shiddiq. [irp] Kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkenalkan produk pertanian agroforestry hasil keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Di samping itu, Pasar RHL juga merupakan implementasi dari Inpres No 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. “RHL tidak hanya kegiatan menanam, tetapi menjadi bagian dari kegiatan ekonomi hijau sebagai dampak dari berhasilnya kegiatan menanam yang menghasilkan komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air,” ujar Wamenhut dalam sambutannya. Pernyataan tersebut selaras dengan Asta Cita Nomor 2 Presiden Prabowo Subianto yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. [irp] Wamenhut juga menegaskan perlu adanya strategi yang dikembangkan guna memperkuat pencapaian program RHL, di antaranya:

• Peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan RHL;
• Penguatan sinergi dan kolaborasi program dengan sejumlah pihak; Penguatan kelembagaan kelompok pelaksana RHL;
• Optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi pembiayaan RHL; dan Pemanfaatan teknologi informasi dan memperluas jejaring/networking kerja dalam memperkuat keberhasilan dan pemasaran hasil-hasil RHL.

Melalui sejumlah strategi tersebut, Pasar RHL diharapkan dapat menjadi ruang promosi, pemasaran, sekaligus ajang sosialisasi keberhasilan program rehabilitasi, sekaligus menjadi media penyadartahuan yang massif kepada masyarakat luas akan pentingnya kelestarian hutan. Selain itu, juga menjadi ruang sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra usaha dalam menjaga keberlanjutan produktivitas hutan dan lahan. [irp]

Lahan kritis Indonesia

Dilansir dari liputan6, berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada 2022, lahan kritis di Indonesia mencapai 12,7 juta hektare. Baik yang berada di dalam maupun luar kawasan hutan. Dari angka itu, menurut Direktur Jenderal PDASRH Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dyah Murtiningsih, yang ada di kawasan hutan sekitar 6,5 juta hektare. Sementara lahan kritis areal hutan tidak berizin sekitar 3,9 juta hektare. Dan  itulah yang menjadi sasaran untuk rehabilitasi hutan dan lahan. "Kita sudah ada progress untuk pemulihan lahan kritis, meskipun tentu saja antara lahan kritis yang sudah dipulihkan dan ada lagi yang terbuka itu perlu kita cek kembali, tapi paling tidak ada progressnya... Dari 12,7 tahun 2022, saat ini menjadi 12,4 juta hektare (lahan kritis) berdasarkan data terakhir tahun 2024," katanya, dikutip dari liputan6. [irp] Dyah menerangkan bahwa pemulihan lahan kritis dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Dari sisi ekologi, dengan memilih tanaman yang tepat, tumbuhan itu bisa membantu menahan tanah dari erosi dan juga menyerap karbon. Sedangkan dari aspek ekonomi bisa tercipta lewat pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, seperti buah-buahan, kulit batang kayu, hingga beragam bunga-bungaan. Sementara untuk aspek sosial bisa diperbaiki lewat kesejahteraan warga sekitar lahan kritis yang meningkat. "PR kami selanjutnya adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi ini adalah bagaimana kita benahi di hilirnya dulu nih. Kebutuhan dari pasar itu apa, sehingga akan menyiapkan sesuai kebutuhan pasar," kata Dyah. "Tentu saja kita bisa menyiapkan, mulai dari perencanaan bibitnya, kemudian bagaimana penanaman, dan sebagainya. Tetapi, yang akan menangkap di hilir itu harus siap dulu sehingga keberlanjutan dari kegiatan rehabilitasi dan lain-lain ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung," tutupnya. (*). [irp]