Menimbang Agroekologi dan Diplomasi Iklim, Antara Komitmen Global dan Realitas Tapak
Klikhijau.com - Agroekologi adalah penggabungan ilmu ekologi dengan sistem pertanian untuk menghasilkan pangan, namun tetap menjaga lingkungan. Tapi bagaimanakah cara Agroekologi ini menghadapi perubahan iklim dan ketahanan pangan khususnya dalam lingkup dunia atau global.
Rasa penasaran itu mengkristal menjadi pertanyaan yang berkelindan di kepala saya, untuk mengetahui tentang hal ini, saya mewawancarai satu narasumber yang memahami hal tersebut, yaah dia pakar dalam hal ini.
Saya menghubunginya melalui sambungan Telepon (WhatsApp), hal itu saya lakukan untuk memahami dengan mensiasati jarak jarak yang tidak memungkinkan untuk bertemu dan mewawancarai tatap muka secara langsung, dengan demikian saya dapat menyelami pemahamannya dari pertanyaan di awal.
Namun sebelum menyajikan hasil dokumentasi dari hasil wawancara dengannya, saya ingin memperkenalkan perempuan akademisi dan praktisi yang aktif memberikan kontribusi dari ruang kelas, ruang pemerintahan juga tentu di Tengah-tengah Masyarakat.
Narasumber saya bernama Monalisa, berprofesi sebagai dosen di Program Studi Agribisnis, dan Kehutanan, Fakultas Pertanian di Universitas Syiah Kuala (USK), serta menjadi dosen tamu di kampus swasta yang ada di Provinsi Aceh.
Disamping menjadi dosen, beliau juga menjadi mitra Pemerintah Aceh khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, kemudian juga menadi Pembina Jaringan Masyarakat Gambut Aceh, bahkan beliau juga menjabat sebagai ketua dua di Pusat Riset Perubahan Iklim (PRPI) atau Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala. Deretan profesi yang beliau miliki, menjadikan saya lebih yakin menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan saya.
Komitmen global dan ujian konsistensi mitigasi perubahan iklim
Beliau mengatakan setiap tahunnya ada pertemuan yang Bernama COP (Conference of the Parties) yakni pertemuan negara-negara untuk membahas dan membuat kesepakatan dalam menangani perubahan iklim. Paris Agreement adalah salahsatu perjanjian yang dihasilkan oleh COP.
Naah, didalam pertemuan inilah dicapai beberapa kesepakatan-kesepakatan internasional. Indonesia bahkan sempat membuat janji untuk mengurangi emisi karbon, namun ternyata Indonesia tetap menyumbang emisi karbon melalui Karhutla kemarin, yang di beberapa tempat petugas pemadam kebakaran masih bertaruh di lapangan.
Pertemuan tersebut juga kerap menghasilkan pihak pro dan kontra seperti ada negara-negara yang menolak dengan kesepakatan tertentu, dan ada pula yang menyetujui
“ Iya begitulah dunia,“ pungkas Monalis.
Perubahan iklim tentu berdampak global, contoh terdekat seperti karhutla yang dampaknya juga dirasakan oleh negara tetangga, salah satunya adalah Malaysia. Meskipun perjanjian internasional ini sudah berjalan lama, tetapi tidak semua negara konsisten untuk menerapkan atau mereduksi aspek aspek yang mendorong terjadinya perubahan iklim.
Pentingnya kesiapan kapasitas lokal dalam transfer teknologi dan kemitraan global
Kemudian terkait kerja sama internasional, beliau mengatakan, dalam kerja sama internasional itu adalah bagaimana yang punya sumber daya berbagi kepada yang tidak punya sumber daya. Contohnya, jika mereka tidak punya bahan baku, mereka punya tenaga, pemikiran, dan ahli. Kemudian jika tidak punya teknologi berarti dibutuhkan bantuan seperti mendatangkan orang luar, dan harus ada skema government to government.
Baru-baru ini di pusat riset USK mendapat pendanaan dari United Nation Woman yaitu Lembaga dari PBB yang mendanai mereka untuk melakukan riset tentang peningkatan kesadaran khususnya bagi Perempuan. Diantaranya bagaimana perempuan bisa mengatasi atau memitigasi dampak dari perubahan iklim.
Di kampus yang berjuluk Jantung Hati Rakyat Aceh itu cukup banyak bantuan masuk dalam bentuk alat dari luar negeri.
“Tapi tidak semua alat bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita enggak punya skill,“ timpal Monalisa, menekenkan pentingnya pemahaman dalam menyeleraskan pengetahuan dan teknologi.
Baginya walaupun ada alat sebagus apapun jika tidak ada skill untuk menggunakannya maka tidak akan bisa di fungsikan secara maksimal. Maka dari itu, bagi yang menerima alat bantuan seperti ini harus dilatih agar bisa maksimal serta mahir dalam menggunakan alat (teknologi).
Di Aceh sendiri sudah berjalan seperti itu secara perlahan-lahan, tetapi belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan jika ingin bekerja sama dengan luar negeri diperlukan formulasi proposal jika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) alias Non GoverNment Organization (NGO).
Jadi, untuk menghadapi perubahan iklim global ada pertemuan rutin setiap tahunnya melalui COP, namun beberapa negara masih ada yang tidak menyetujui dari perjanjian-perjanjian yang di tetapkan.
Kemudian untuk kerjasama internasional diperlukan mutual gains yaitu saling menguntungkan satu sama lain atau di Indonesia biasa disebut dengan simbiosis mutualisme.
Lalu untuk kerjasama atau bantuan yang diberikan dalam bentuk alat diperlukan ahli yang sesuai untuk megoperasikan alat-alat tersebut agar bisa digunaka dengan maksimal.