- Bagaimana Tanaman Mendengarkan Kita? - 21/04/2024
- Defisit Narasi Lingkungan dalam Politik Lokal di Indonesia - 28/12/2023
- Demmatande, Pejuang Pemberani dari Kampung Paladan Mamasa - 10/11/2023
Klikhijau.com – Seberapa krusial isu lingkungan menjadi topik spesial dalam kontestasi politik kita? Pertanyaan ini akhirnya terjawab dengan sendirinya, pasca berbagai momentum kontestasi politik berlalu.
Lihat saja bagaimana debat kandidat Calon Gubernur/Bupati/Walikota yang tidak menjadikan narasi lingkungan sebagai isu fundamental.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan visi dan misi para kandidat politik. Umumnya mereka memakai jargon isu ekonomi, bahkan pertarungan gagasan politik cenderung tidak produktif dan terjebak pada politik identitas.
Padahal, ada masalah serius yang dihadapi kepemimpinan politik di semua level (pusat dan daerah) yakni pengelolaan sumber daya alam yang kerapkali mengabaikan dimensi ekologis.
Pada saat yang sama, kita sedang menghadapi masalah klasik antara lain beban sampah, masalah tata ruang, konflik agraria, dan lainnya.
Dua aspek masalah itu agaknya tidak seksi dalam perdebatan politik. Isu-isu politik yang mendapat atensi di ruang publik agaknya terkonsentrasi pada isu ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Beberapa survei politik memang menunjukkan bahwa sikap politik (political engagement) masyarakat senantiasa berhubungan dengan masalah-masalah kebutuhan dasar itu.
Narasi inilah yang dikelola oleh politikus dalam bentuk visi-misi dan program untuk dijual dalam kontestasi. Kesimpulannya, isu-isu lingkungan belum punya nilai jual tinggi dalam political marketing.
Saat isu lingkungan tak seksi dalam kampanye
Hal ini terkonfirmasi pada temuan riset Centre for Strategic Studies (CSIS) di bulan April jelang Pemilu 2019 lalu. Pertama, dalam visi misi partai politik sangat minim menyebutkan soal lingkungan. Kedua, dalam menentukan pilihan, masyarakat cenderung tak jadikan isu lingkungan hidup sebagai alasan memilih partai politik maupun pasangan capres-cawapres. Ketiga, terdapat 57,19 % responden menyatakan bahwa kinerja pemerintahan di sektor lingkungan hidup berhasil, sementara 33,98 % menyatakan kurang berhasil.
Menariknya, dalam riset CSIS juga menanyakan kepada pengurus Parpol soal mengapa isu lingkungan tak menarik dalam kampanye. Jawabannya cukup mengejutkan, kata mereka, isu lingkungan tidak diminati para pemilih. Isu lingkungan bagi mereka dianggap sulit dikapitalisasi.
Pendeknya, kandidat sulit mengangkat isu lingkungan karena mereka mendapatkan kontribusi dari pelaku ekonomi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dilansir Mangobay, Peneliti CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan, di tingkat nasional isu-isu lingkungan tak dianggap penting dibandingkan isu ekonomi.
Pada Pilpres lalu misalnya, CSIS menemukan angka mencemaskan, dimana hanya ada 1 % responden memilih komitmen mencegah kerusakan lingkungan hidup sebagai faktor paling penting dalam memilih capres.
Parlemen yang kurang meyakinkan
Padahal, masalah kerusakan lingkungan di mana-mana terjadi dan cukup massif. Politikus partai Demokrat yang juga anggota DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Darwis membenarkan hal itu.
Januar menyayangkan, mengapa isu lingkungan tidak seksi dalam kontestasi politik. “Persoalan lingkungan dan SDA berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang membutuhkan dukungan politik berkesinambungan,” ucapnya.
Bukan hanya itu, mayoritas anggota dewan terpilih di semua level, tidak paham masalah lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pesimis anggota DPR periode 2019-2024 mampu menuntaskan berbagai masalah lingkungan hidup. Penyebabnya adalah umumnya partai politik memang tidak memiliki visi misi dan agenda penyelamatan lingkungan hidup.
Dilansir Republika, Koordinator Desk Politik WALHI, mencemaskan kapasitas anggota dewan saat ini. Ia mengklaim agenda penyelamatan lingkungan hidup semakin suram ke depan karena anggota DPR 2019-2024 wajah baru juga akan berhadapan dengan status quo, yakni penguasa politik dan para oligarki yang telah duduk sebelumnya di parlemen.
Apakah ini berpotensi terjadi? Kita berharap anggota parlemen di semua level dapat bekerja maksimal mendorong kebijakan yang berpihak pada penyelematan lingkungan dan SDA.
Setidaknya, mereka dapat berkaca pada berbagai masalah lingkungan yang terjadi. Betapa kepentingan bangsa dan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development), jauh lebih penting ketimbang kepentingan golongan yang sesaat.
