- Atasi Triple Planetary Krisis, KLHK Gelar Penanam Mangrove Serentak di 24 Titik - 24/04/2024
- Babak Baru Kasus Makelar Kayu Ilegal Asal Lutim, Berkas Dilimpahkan ke Kejari Tana Toraja - 24/04/2024
- Hari Bumi 2024: Ford Foundation Dukung BRWA Kelola Registrasi Wilayah Adat di Tapanuli Utara dan Lutra - 23/04/2024
Klikhijau.com – Pemerintah Indonesia sangat concern untuk mendorong aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), tidak hanya dalam bentuk program tetapi juga melalui regulasi dan peraturan.
Langkah upaya pengendalian perubahan iklim menjadi firm dengan konvensi UNFCCC pada Desember 2015 di Paris yang menghasilkan Paris Agreement. Indonesia berkomitmen penurunan GRK sampai dengan 29 % – 41 % yang dituangkan dalam NDC (Nationally Determined Contribution).
Sejak 2010 juga sudah ada kerjasama Indonesia dengan Norwegia untuk sistem kerja pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Pada 2019 lalu, kerjasama ini dinilai sukses ditandai dengan angka penurunan emisi GRK yang sudah bisa mendapatkan insentif.
Seluruh kebijakan dan program mengenai penurunan emisi GRK telah diatur jelas dalam sejumlah regulasi, baik Undang-undang, Peraturan Menteri, perjanjian dan lainnya. Berikut kumpulan peraturan Perundang-undangan terkait penurunan Emisi Gas Rumah Kaca:
Kumpulan peraturan mengenai emisi GRK
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Framework Convention on Climate Change | Download PDF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim | Download PDF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional| Download PDF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-20025 | Download PDF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan | Download PDF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang | Download PDF.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup| Download PDF.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 | Download PDF.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Download PDF. Berikut ini lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Download PDF.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Rumah Kaca Nasional| Download PDF.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK, dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut | Download PDF.
Peraturan Menteri Lingungan Hidup dan Kehutanan RI Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional | Download PDF.
Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.5/PP/SET/KUM.1/12/2017 Tentang Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat | Download PDF.
Demikianlah, kumpulan peraturan terkait penurunan emisi GRK di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan, upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia menyangkut beberapa hal pokok seperti instrumen standar secara internasional antara lain Sistem Register Nasional (SRN), ataupun cara-cara pemantauan, pengukuran, pelaporan dan keprotokolan, Measuring Reporting and Verification (MRV).
