Krisis Etik dibalik Foto Viral Menhut Main Domino dengan Eks Pembalak Liar

Klikhijau.com- Sebuah foto viral yang menampilkan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni tengah bermain domino dengan Azis Wellang, eks pelaku pembalakan liar. Dalam foto tersebut, ada pula Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding dan ketua umum gabungan pelaksana konstruksi nasional Andi Rukman. Seperti diketahui, pengusaha Azis Wellang sebelumnya pernah tersangka kasus tindak pidana pembalakan liar. Namun, status tersangkanya dihentikan melalui putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 Februari 2025. Pejabat perlu jaga jarak Praktisi Hukum, Masmulyadi, SH., M.SC., ketika ditanyai mengenai pendapatnya terkait foto viral tersebut menyebut bahwa jika benar Menhut Raja Juli tidak mengetahui status hukum dari orang yang mengajaknya bermain, maka dari sisi hukum tidak ada pelanggaran. Namun sebagai pejabat publik, kehati-hatian tetap penting, karena peristiwa seperti ini bisa menimbulkan persepsi negatif di tengah kepercayaan publik yang sedang dibangun terkait perlindungan hutan. “Memang tidak ada intuisi/pelanggaran hukum dalam kasus yang terkait, akan tetapi hal ini sangat memengaruhi persepsi publik. Persepsi publik dinilai sama kuatnya dengan realitas. Maka dari itu, perlu ada klarifikasi terbuka dari pihak tersebut agar mencegah asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan menjaga kredibilitas institusi negara,” tegasnya. [irp] Mulyadi kemudian menyarankan agar kedepannya ada pedoman yang lebih jelas dan tegas mengenai interaksi pejabat publik dengan individu yang pernah atau sedang berperkara dalam isu isu kehutanan dan lingkungan hidup. Meskipun dalam hukum tidak melarang interaksi sosial secara umum, kepekaan terhadap etika dan persepsi publik harus ditingkatkan, khususnya di bidang yang sangat rawan seperti kehutanan. Maka pejabat publik harus bersikap lebih waspada, bukan hanya pengambilan keputusan,tetapi juga dalam kegiatan sosial sehari-hari. “Hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu penegakkan hukum terhadap pelaku perusakan hutan harus tetap dilakukan secara transparan, professional dan tanpa kompromi agar tidak memunculkan kesan bahwa kedekatan sosial dapat mengaburkan proses atau tindakan secara hukum,” jelas alumni UGM ini. Krisis Etik Senada, Arie Rompas selaku Ketua Tim Kampanye Hutan di greenplace Indonesia, mengatakan foto viral Menhut main domino dengan eks pelaku pembalakan liar Azis Wellang sangatlah tidak etis. “Itu soal etika pejabat, bagaimana sebagai pejabat publik, apalagi Menteri Kehutanan seharusnya lebih berhati-hati terkait dengan relasi yang ia bangun karena kejahatan kehutanan kebanyakan mandek pada penegakan hukumnya. Begitu banyak yang terkandas di tengah jalan dan kemudian hal itu tidak menemukan efek jera pada para pelaku kejahatan kehutanan.” Tuturnya. [irp] “Meskipun sudah diklarifikasi oleh Menhut bahwa beliau tidak mengenal Azis Wellang, tapi perlu diinvestigasi lebih dalam mengenai Azis Wellang itu sendiri, karena perusahaannya telah melakukan pembalakan di luar izin yang diberikan.” Tambahnya. Arie Rompas beserta timnya juga menganggap bahwa kasus ini terdapat konflik kepentingan karena kasus-kasus kehutanan dan kasus lingkungan terhenti di tengah jalan karena adanya relasi informal atau jejaring yang dibangun untuk menghindari proses proses hukum. ”Ini perlu dilihat sebetulnya karena kami menduga ada kepentingan dibalik pertemuan itu. Oleh karenanya perlu diinvestigasi lebih dalam,” tegas Arie. Tindakan Menhut tersebut juga dinilai berdampak pada kepercayaan publik. Menurut Arie,  tindakan tersebut akan berdampak pada proses-proses penegakan hukum terkait kasus kehuatan. “Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus kasus lingkungan dan kehutanan itu banyak sekali terhenti di tengah jalan. Artinya jika ini tidak dilakukan investigasi menyeluruh dalam proses hukum terkait dengan pelanggan tersebut,” katanya. Arie menekankan bahwa kejadian ini ditakutkan akan melukai hati masyarakat dan upaya-upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hutan di Indonesia. Hal itu karena kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak melindungi hutan termasuk gagalnya upaya penegakan hukum. Arie rompas pun menyarankan relasi pejabat publik di bidang kehutanan dengan para pelaku pengrusakan hutan agar menghindari konflik kepentingan dan perlu ada standar yang jelas pejabat publik untuk bertemu dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. “Sehingga pejabat publik dinilai betul-betul mengabdi kepada kepentingan negara dan tidak menggunakan relasi-relasi sosial, politik, dan aktor untuk melakukan negosiasi di luar hukum. Karena seharusnya ada prosedur yang tegas soal bagaimana mereka membangun jaringan yang terkait oleh pihak jabatannya,” pungkasnya. [irp]