Menularkan Spirit Hidup Hijau Versi penuh
Ecofenomena

Krisis Daya Dukung Trotoar Makassar, Tarik-Menarik Hak Pejalan Kaki, Parkir Liar, dan Ekonomi Kaki Lima

Oleh Ulfia Kalsum 16 Nov 2026 18:09 5 menit baca

Klikhijau.com - Jika mendengar atau membaca kata trotoar, apa yang terlintas di benak kita? Apakah ia hanya dipahami sebatas jalur bagi pejalan kaki, lapak pedagang kaki lima (PKL), atau justru menyimpan perspektif lain yang jauh lebih mendalam?.

Perkembangan kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan kompleks terkait mobilitas, aksesibilitas, dan kualitas ruang publik. Salah satu elemen kota yang paling fundamental namun kerap terpinggirkan fungsinya adalah trotoar.

Secara tradisional, trotoar sering kali dipandang semata-mata sebagai pelengkap infrastruktur jalan. Padahal, ia memiliki peran yang jauh lebih luas sebagai ruang hidup yang menampung interaksi sosial, aktivitas ekonomi, ekspresi budaya, hingga pengalaman keseharian warga.

Merujuk pada pandangan Henri Lefebvre (1991), ruang tidak hadir secara netral, melainkan diproduksi melalui praktik sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang trotoar harus melampaui dimensi fisik dan teknis semata, dengan turut melihat bagaimana warga memanfaatkan, memperebutkan, serta memberi makna pada ruang tersebut.

 

Trotoar sebagai Ruang Publik yang Inklusif

Kenyamanan dalam memanfaatkan ruang jalan dan jalur pedestrian merupakan indikator penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang manusiawi. Dalam tata ruang kota modern, penyediaan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki telah diatur melalui Pedoman Teknis Rekayasa Sarana Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018).

Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek teknis, mulai dari titik penyeberangan yang efektif hingga kelengkapan elemen pendukung yang mudah diakses dan dilihat, seperti rambu lalu lintas, marka penyeberangan, serta jalur pemandu bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, fasilitas pejalan kaki tidak hanya berbicara tentang kelayakan permukaan jalan, melainkan juga tentang bagaimana ruang tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Contoh menarik mengenai dinamika ini dapat kita lihat di Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar. Kawasan ini dikenal memiliki jalur pedestrian yang tertata estetis, bahkan kerap disandingkan dengan suasana kawasan Malioboro di Yogyakarta.

Sekilas, trotoar ini tampak sangat memikat dengan dukungan pencahayaan lampu jalan dan atmosfer yang nyaman. Namun, tampilan visual yang menarik belum tentu menjamin trotoar tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

 

Hal ini tergambar dari pengamatan Nur Arika (23), seorang warga yang kerap melintasi kawasan tersebut. Ia menilai bahwa trotoar di Makassar belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena dari sejumlah trotoar yang saya lewati masih ada bagian yang rusak. Belum lagi soal sepeda motor yang masih sering naik dan menjadikannya tempat parkir, terutama di titik-titik yang dekat dengan lapak UMKM," ujar Arika.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan trotoar di perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik semata. Terdapat persoalan struktural yang jauh lebih kompleks, yakni ketimpangan dalam pemanfaatan ruang.

Di sisi lain, trotoar juga menjadi tumpuan hidup bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di berbagai sudut Makassar, salah satunya di kawasan Taman Macan. Ruang di sekitar kawasan ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta PKL untuk menopang dan meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Kawasan ini menawarkan peluang strategis karena tingginya perputaran aktivitas warga. Keberadaan PKL memiliki nilai ekonomi yang vital karena menyediakan barang dan jasa yang terjangkau serta mudah diakses masyarakat. Namun, di saat yang bersamaan, aktivitas berjualan yang mengambil badan trotoar kerap memicu konflik ruang dan menghambat kelancaran mobilitas warga, sebuah kondisi yang sejalan dengan keluhan Arika mengenai terganggunya fungsi jalur pedestrian akibat aktivitas niaga di sekitarnya.

 

Keterkaitan Sektor Informal dan Keseimbangan Ruang Kota

Aktivitas pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang di sepanjang koridor jalan dan trotoar sejatinya tidak terjadi secara acak. Sebaran mereka sangat dipengaruhi oleh intensitas pergerakan manusia. Kawasan pendidikan, rumah ibadah, pusat pemerintahan, hingga zona perdagangan formal cenderung menjadi titik konsentrasi PKL. Artinya, pemanfaatan ruang oleh sektor informal mengikuti pola spasial tertentu yang bertumpu pada fungsi ruang dan kedekatan dengan konsumen.

Kehadiran PKL memang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat urban. Namun, tanpa tata kelola yang baik, aktivitas ini turut membawa dampak negatif terhadap fungsi ruang publik, seperti menurunnya aksesibilitas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Selain potensi konflik pemanfaatan ruang, persoalan pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan juga menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius demi mewujudkan tata ruang kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penataan PKL perlu dirancang secara terstruktur agar tercipta titik temu yang harmonis antara hak pejalan kaki dan ruang usaha pedagang.

 

Persoalan trotoar di Makassar bukan sekadar urusan perbaikan fisik, melainkan upaya merawat keseimbangan hak atas ruang untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul. Wajah trotoar yang tampak indah dan modern tidak otomatis menjamin keadilan ruang bagi semua pihak.

Cara pandang yang hanya mengejar estetika semata perlu diubah, sebab trotoar adalah ruang hidup yang memuat beragam kepentingan: tempat warga mencari nafkah dan meningkatkan pendapatan ekonomi, sekaligus jalur mobilitas yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Pemenuhan hak pejalan kaki di atas trotoar harus menjadi prioritas perhatian pemerintah kota. Kebijakan tata ruang tidak cukup hanya memfasilitasi warga untuk sekadar berjalan, tetapi juga wajib menjamin aksesibilitas dan keamanan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas yang beraktivitas di ruang luar.

Di tengah berbagai gesekan yang muncul akibat okupasi ruang oleh sektor informal, kita juga perlu memahami bahwa kehadiran para pedagang di titik-titik keramaian tersebut merupakan bagian dari pola bertahan hidup untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga. Penataan kota yang bijak adalah yang mampu merangkul kedua kepentingan tersebut secara adil dan manusiawi.

 

Topik terkait
Trotoar Pejalan Kaki Pedagang Inklusif