Kick off Meeting Marine Tenure Initiative: Memperkuat Hak Tenurial, Mengadvokasi Kerja Kolektif di Daerah

Lebih lanjut, Trini menjelaskan bahwa program Marine Tenure Initiative di Indonesia akan diuji coba perdana selama 1,5 tahun dan pada fase ini BRWA bersama WGII merupakan salah satu dari dua mitra MTI di Indonesia. MTI berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut dengan melibatkan lebih banyak mitra NGO serta komunitas nantinya.

“Pilot project ini harapannya akan membantu kami untuk terus memperbaiki mekanisme pendanaan. Kami terus memberikan kesempatan terbuka untuk ide-ide yang masuk,” ujarnya.

Asmar Exwar, dinamisator Jaring Nusa mengungkapkan bahwa inisiatif ini sangat baik untuk mendukung reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil, dimana akan mengedepankan aspek tenure security di dalamnya yang melingkupi wilayah pesisir termasuk ruang laut.

“Inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh CSO selama ini bersama komunitas perlu ditingkatkan sehingga kedepan dapat melahirkan skema-skema perlindungan dan pengakuan masyarakat adat maupun wilayah kelola masyarakat di pesisir, laut dan pulau kecil,” ujarnya.

Sementara itu Cindy Julianty, dari sekretariat WGII menjelaskan jika tujuan dari Marine Tenure Initiative ini akan memperkuat hak tenurial, tata kelola dan pengetahuan tradisional.

“Kita mencoba untuk mensinergikan agenda-agenda di daerah untuk menghasilkan kebijakan terkait isu pesisir, laut dan pulau kecil yang bisa didayagunakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan kerja advokasi yang dikerjakan di wilayah dampingan mampu melindungi wilayahnya dan dapat mengelola secara arif dan berkelanjutan.

“Yang perlu diperhatikan dari kerja advokasinya adalah apakah skema itu dapat menghalau proses-proses perampasan tanah, pengalihan fungsi lahan untuk tujuan komersil, untuk kepentingan lain yang menyebabkan hilangnya hak tenurial masyarakat dan menurunkan fungsi lahan masyarakat,” jelasnya.

WGII telah mendaftarkan 120 Area Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM atau ICCA) dengan luas total 467.667 hektar, dengan potensi perkiraan ICCA mencapai 4,2 juta hektar. Praktik ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan bagi masyarakat adat itu sendiri.

“Kerja Marine Tenure Initiative ini diharapkan mampu mengadvokasi kerja-kerja kolektif di daerah,” terang Cindy.

Selain Kick off Meeting, juga dilaksanakan peningkatan kapasitas dalam rangka implementasi program Marine Tenure Initiative di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung mulai 27 hingga 29 April 2024.