Klikhijau.com – Kementerian LHK diminta untuk memainkan peran pentingnya pada kerjasama “Indonesia – Japan 2045: A Joint Project of Two Maritime Democracies”.
Permintaan tersebut disampaikan Prof. Hidetoshi Nishimura, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang juga salah satu anggota Komite Eksekutif (Executive Committee) proyek kerjasama tersebut.
Menteri LHK Siti Nurbaya dan Prof. Nishimura bertemu di sela-sela acara Welcome Dinner pada pertemuan G20 Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Kota Karuizawa.
Merespon permintaan Prof. Nishimura, Menteri Siti menyatakan bahwa aspek lingkungan telah menjadi perhatian besar dari pemerintahan Joko Widodo, terlebih menuju 100 tahun Indonesia merdeka.
Menurut Menteri Siti,KLHK telah dan sedang melakukan upaya korektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dari UUD 1945.
“UUD 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” tegas Menteri Siti.
Lebih lanjut, Menteri Siti menyatakan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan juga dimandatkan oleh Pasal 33 ayat 4. Mandat-mandat itu saat ini tercermin dalam kebijakan dan tindakan KLHK.
Proyek kerjasama Indonesia – Japan 2045 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global maritim.
Kedua, berada pada lima ekonomi top dunia. Ketiga, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi pasca Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030.
Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan saat ini diharapkan berkontribusi untuk memenuhi target bersama. Seperti yang ditetapkan Indonesia dan Jepang pada kesempatan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, tahun 2045.
Terdapat 10 tantangan yang diidentifikasi oleh Komite Eksekutif Proyek 2045.
Para ahli yang tergabung dalam Komite Eksekutif percaya bahwa untuk mengatasi 10 tantangan tersebut dan mencapai target yang diinginkan, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital harus diprioritaskan.
Ketahanan untuk bencana alam perlu ditingkatkan dan konektivitas juga diperluas dan dimantapkan.
