Klikhijau.com – Tantangan lingkungan yang kian mendesak di Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan momentum solusi dalam gelaran Green Leadership Forum II, Selasa 29 Juli 2025, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Forum yang digagas Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) berkolaborasi dengan The Asia Foundation ini mempertemukan 14 kepala daerah se-Sulawesi Selatan untuk merumuskan integrasi pembangunan hijau dalam perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menjadi sorotan utama dalam forum ini, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga narasumber yang memaparkan strategi inovatif daerahnya dalam mengarusutamakan aspek ekologi pada kebijakan fiskal.
Darurat Lingkungan dan Seruan Kolaborasi Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, membuka forum dengan tegas menyatakan bahwa isu lingkungan bukan lagi domain sektoral, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kita butuh lebih banyak local champions di tingkat daerah,” ujar Bima Arya, sembari menunjuk praktik baik dari Surabaya, Bali, dan Kabupaten Bogor sebagai contoh inspiratif.
Ia juga menyoroti peran krusial generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, yang dinilai memiliki kepedulian tinggi dan kesiapan bertindak untuk isu lingkungan.
Direktur PATTIRO, Fitriah Muslih, sebelumnya telah memaparkan potret suram tantangan lingkungan di Sulawesi Selatan. Mulai dari alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, pencemaran air, hingga deforestasi dan degradasi lahan kritis yang telah mencapai angka mengkhawatirkan: lebih dari 474 ribu hektare dari total 1,78 juta hektare kawasan hutan.
“Perubahan iklim memperparah situasi dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir,” jelas Fitriah, menekankan urgensi arah kebijakan nasional dan daerah menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Bulukumba: Pionir Ekologi dalam Kebijakan Fiskal
Sesi talkshow “Memperkuat Inovasi Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Hijau di Sulsel: Praktik dan Tantangan” menjadi panggung bagi Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf akrab disapa Andi Utta untuk berbagi terobosan daerahnya. Sejak awal kepemimpinannya, Andi Utta menegaskan komitmen besar terhadap program ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan.
Salah satu inisiatif unggulan Bulukumba adalah kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Melalui TAKE, alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Bulukumba kini didasarkan pada kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
“Pemerintah Desa yang memiliki kebijakan, anggaran, dan capaian dalam perlindungan lingkungan akan mendapat insentif tambahan,” ungkap Andi Utta, sebuah langkah progresif yang menghubungkan langsung kinerja lingkungan dengan dukungan finansial.
Lebih lanjut, Andi Utta memaparkan bahwa program prioritas Kabupaten Bulukumba sejak 2021–2024 secara konsisten berbasis pada prinsip ekologi dan ketahanan pangan.
Pemkab Bulukumba aktif mendistribusikan bibit unggul tanaman hortikultura dan perkebunan bernilai ekonomi tinggi seperti durian Musang King, lengkeng, manggis, kopi, pala, cengkeh, kakao, hingga kelapa genjah.
Untuk tahun anggaran 2025, sinergi dengan pemerintah desa semakin diperkuat dengan mengalokasikan 20 hingga 40 persen anggaran desa untuk mendukung program ketahanan pangan.
Alokasi ini mencakup pengadaan bibit unggul, pupuk organik, hingga pembersihan lahan tidak produktif (land clearing) guna mengganti tanaman yang kurang produktif dengan bibit unggul, yang diharapkan akan mendorong perkebunan monokultur buah berkualitas.
“Kita dorong gerakan penghijauan dengan tanaman produktif, sehingga tidak hanya hijau tapi buahnya bisa dinikmati masyarakat,” tegas Andi Utta, menekankan aspek kebermanfaatan ganda dari program ini.
Pengakuan dan Masa Depan Pembangunan Hijau
Komitmen Andi Utta dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan tidak luput dari perhatian.
Pada forum tersebut, Bupati Andi Utta juga menerima penghargaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Country Representative The Asia Foundation (TAF) Indonesia, Hana Satrio, menjadi bukti nyata pengakuan atas dedikasi Bulukumba dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang inovatif.
Green Leadership Forum II ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemimpin daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga donor untuk memperkuat integrasi kebijakan lingkungan dalam perencanaan pembangunan.
Diharapkan, forum ini akan mendorong pengembangan kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) secara lebih luas di Sulawesi Selatan dan Indonesia, menempatkan pertimbangan ekologis sebagai inti dari setiap kebijakan fiskal daerah.
