Karhutla: Pencegahan, Pengendalian, Hingga Penegakan Hukum

Klikhijau.com – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Begitu juga dengan penegakan hukumnya.

Selama bulan Agustus 2019, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah melakukan penyegelan terhadap 27 lokasi perusahaan pemegang konsesi yang terbakar. Lokasi tersebut berada di lima Provinsi dengan total areal yang disegel seluas 4.490 hektar.

Saat ini, Gakkum LHK juga telah menyegel lahan seluas 274 hektar di Kalimantan Barat. Dan tengah dilakukan proses penyidikan terhadap 1 (satu) orang tersangka (UB).

Penyidikan juga dilakukan terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. SKM dengan luas terbakar 800 hektar, PT. ABP dengan luas terbakar 80 hektar, dan PT. AER dengan luas terbakar 100 hektar.

“Jumlah ini masih akan bertambah karena tim di lapangan tengah melakukan proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap 24 perusahaan lain,” tutur Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani.

Upaya lain yang dilakukan Ditjen Penegakan Hukum LHK yaitu telah menyampaikan surat peringatan terkait karhutla kepada 210 perusahaan. Dan sedang dalam proses pengiriman kepada 27 perusahaan serta telah dilakukan pengawasan secara khusus terhadap 11 perusahaan.

Rasio Ridho menyampaikan sejak 2015, capaian penegakan hukum karhutla yaitu berupa pengawasan terhadap 168 perusahaan, 65 Sanksi Administrasi, 325 Surat Peringatan.

17 gugatan/upaya hukum perdata yang 9 diantaranya telah inkracht senilai Rp. 3,15 triliun, 5 kasus dalam proses pengadilan, 3 kasus dalam penyusunan gugatan, 75 Fasilitasi Jaksa/Polri, dan 4 Pidana (P-21).

Upaya pengendalian dan pencegahan karhutla

Diantaranya pemadaman darat dan udara, penguatan sarana dan prasarana, penguatan keteknikan pencegahan, pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian di tingkat tapak, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga penanganan pasca karhutla.

Sebagai pencegahan, telah dilakukan sosialisasi, patroli rutin dan terpadu, penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini data hotspot melalui laman sipongi.menlhk.go.id, dan pengurangan resiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakaran.