Klikhijau.com – Isu sawit dan keberlanjutannya bakal dibahas dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
Pembahasan itu sendiri sudah memasuki putaran ke-8. Informasi tersebut disampaikan oleh Head of Trade Section Delegation of The European Union to Indonesia and Brunei Raffaele Quarto.
Minyak sawit merupakan komoditas utama bagi dua negara. Uni Eropa, sambungnya, membutuhkan minyak sawit untuk berbagai produk seperti bahan bakar nabati, makanan, sabun, dan sebagainya.
Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu penghasil dan eksportir sawit terbesar di dunia.
Dilansir dari CNN Indonesia, Head of Trade Section Delegation of The European Union to Indonesia and Brunei Raffaele Quarto menyarankan agar Indonesia lebih konsen kepada isu keberlanjutan (sustainability) dan isu lingkungan terkait tanaman sawit.
“Kami membutuhkan minyak sawit, tetapi kami juga harus memastikan minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan,” tuturnya.
Ia cukup memahami upaya pemerintah dengan memberikan sertifikat kepada pengusaha sawit untuk memastikan sawit Indonesia telah memenuhi standar.
Sertifikat itu meliputi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Oleh karena itu, dia menekankan pemerintah bisa memastikan seluruh produsen sawit mengantongi sertifikat itu. Untuk saat ini ada produsen yang memiliki sertifikat, namun ada juga yang belum.
Menghalau kampanye hitam sawit Indonesia
Vice Chairman Euro Chamber Wichard von Harrach menyarankan agar produsen sawit Indonesia menerapkan strategi pemasaran dengan mendekati konsumen Uni Eropa. Strategi ini dinilai ampuh untuk mengahalau kampanye hitam sawit Indonesia.
Alasannya, pasar sawit Uni Eropa masih terbuka lebar lantaran sawit dibutuhkan pada banyak produk.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan gugatan terkait kampanye negatif sawit oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Gugatan terkait dengan pemberlakuan kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The UE Renewable Energy Directive (RED) II yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pemerintah segera menunjuk firma hukum internasional untuk menjadi wakil RI dalam gugatan itu.
Saat ini sudah mendapatkan sembilan firma hukum dan sudah dikerucutkan menjadi lima firma hukum.
