Indonesia is Not For Sale, Merdeka dari Kerusakan Lingkungan dan Pelemahan Demokrasi

Klikhijau.com - Tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 digelar oleh...

Indonesia is Not For Sale, Merdeka dari Kerusakan Lingkungan dan Pelemahan Demokrasi
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga. Sabtu, 17 Agustus 2024.

Namun, berbeda dengan kemeriahan acara resmi yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), perayaan ini menjadi momen untuk menyuarakan keresahan atas kerusakan lingkungan dan pelemahan demokrasi di Tanah Air.

Acara dibuka dengan upacara bendera di Pantai Lango, Kecamatan Penajam, dihadiri oleh puluhan warga dari berbagai desa serta organisasi masyarakat sipil. Upacara ini dilanjutkan dengan aksi pembentangan kain merah berukuran 50×15 meter yang bertuliskan “Indonesia is not for sale, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang.

Aktivis Greenpeace juga menggelar parade kemerdekaan di perairan sekitar jembatan, dengan sejumlah perahu kayu yang membawa banner bertuliskan “Selamatkan Teluk Balikpapan”, “Tanah untuk Rakyat”, dan berbagai pesan protes lainnya.

[irp]

Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menekankan bahwa permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tidak berarti banyak ketika Indonesia terus menjauh dari cita-cita kemerdekaan.

“IKN yang dibanggakan Jokowi adalah proyek serampangan yang merampas hak masyarakat adat dan lokal, sementara memberikan karpet merah bagi oligarki. Pembangunan ini juga memperparah krisis iklim dengan merusak lingkungan,” kata Arie, dalam keterangan tertulis yang diterima tim redaksi Klikhijau.com

Menurutnya bahkan sebelum pembangunan IKN, Pulau Kalimantan telah dieksploitasi secara masif. Kolusi antara pemerintah dengan oligarki sawit dan industri bubur kertas telah menyebabkan deforestasi seluas 15 juta hektare dan perampasan tanah masyarakat adat.

[caption id="attachment_31454" align="aligncenter" width="800"] Parade Kemerdekaan dengan Pesan Protes-Foto: Greenpeace Indonesia.[/caption]

Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN telah hilang dalam lima tahun terakhir. Sisa tutupan hutan alam di wilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk hutan mangrove yang semakin terancam.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2