Klikhijau.com – Komitmen kuat Indonesia untuk memimpin upaya global dalam mengakhiri polusi plastik terus menyala. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.
Pernyataan ini disampaikan dalam serangkaian pertemuan penting sebagai bagian kedua dari sesi kelima Komite Perundingan Antarpemerintah. Pertemuan ini membahas penyusunan instrumen internasional yang mengikat secara hukum mengenai polusi plastik, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Rabu, 13 Agustus 2025.
Kehadiran Menteri Hanif di forum internasional ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi Perjanjian Plastik Global, sekaligus memajukan agenda nasional terkait pengelolaan sampah berkelanjutan.
Pada hari kedua kegiatan, Menteri Hanif menghadiri serangkaian agenda penting, termasuk pertemuan meja bundar tingkat menteri yang membahas isu-isu strategis terkait polusi plastik.
Selain itu, beliau juga terlibat dalam dialog konstruktif antara pelaku bisnis dan pemerintah, serta melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat tinggi dari Swiss, Inggris, dan Belanda.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menyempatkan diri untuk mengunjungi fasilitas penggunaan kembali (reuse) lokal, guna melihat langsung praktik-praktik inovatif dalam pengelolaan sampah.
Menurut Menteri Hanif, Indonesia telah menetapkan target nasional yang ambisius untuk memastikan bahwa 100% sampah, termasuk plastik, dikelola dengan baik pada tahun 2029.
Upaya komprehensif ini mencakup penghapusan plastik bermasalah yang sulit didaur ulang, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi plastik, perbaikan pencemaran yang sudah terjadi, serta pencegahan kebocoran plastik ke lingkungan, baik di darat maupun di laut.
Dukung penuh 3 poin
Dalam dialog yang produktif bersama Koalisi Bisnis untuk Perjanjian Plastik Global, yang mewakili lebih dari 300 perusahaan terkemuka di seluruh rantai nilai plastik, Menteri Hanif menyatakan dukungan penuh terhadap tiga poin utama yang diajukan oleh koalisi tersebut, yakni:
- Penghapusan produk dan bahan kimia bermasalah.
- Penerapan desain produk berkelanjutan, dan
- Implementasi sistem Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas atau Extended Producer Responsibility (EPR).
EPR adalah sebuah kebijakan lingkungan di mana produsen memikul tanggung jawab penuh atas siklus hidup produk yang mereka hasilkan, termasuk setelah produk tersebut menjadi limbah.
Tanggung jawab ini meliputi pengumpulan, pemilahan, daur ulang, atau pembuangan yang aman, sehingga beban pengelolaan limbah tidak hanya ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat, tetapi juga oleh pihak yang memproduksi barang tersebut.
“Langkah ini sejalan dengan prioritas Indonesia mendorong ekonomi sirkular, inovasi, dan investasi infrastruktur pengelolaan sampah di lebih dari 500 kabupaten/kota,” jelas Menteri Hanif.
Pertemuan bilateral yang dilakukan dengan perwakilan dari Inggris membahas peluang kerja sama yang saling menguntungkan dalam perlindungan keanekaragaman hayati yang kaya di Indonesia, pengendalian banjir yang sering terjadi di Sungai Ciliwung, serta pengembangan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
” “Inggris menawarkan dukungan teknis, penelitian, dan pendanaan untuk mencegah kebocoran plastik ke sungai dan laut,” bebernya.
Sementara itu, pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup Belanda, Christianne van der Wal-Zeggelink, berfokus pada pengelolaan sampah menjadi energi yang ramah lingkungan, desain produk berkelanjutan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta kerja sama antara universitas untuk menghasilkan inovasi plastik ramah lingkungan yang dapat diimplementasikan secara luas.
“Kedua negara juga sepakat memperkuat kemitraan dalam forum G20 dan UNEA, serta mempercepat penyelesaian perjanjian plastik global,” kata Christianne
Menteri Hanif menegaskan bahwa keberhasilan perjanjian ini membutuhkan konsensus yang kuat dari semua pihak, bukan hanya sekadar pemungutan suara, agar implementasi di setiap negara dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang nyata.
“Momentum tidak boleh hilang. Perjanjian harus ambisius, praktis, dan mengirim sinyal tegas bahwa polusi plastik harus diakhiri. Waktu untuk bertindak adalah sekarang,” tutup Menteri Hanif. (*)
