Hutan Lestari, Ekonomi Berdaya, BP2SDM Kemenhut Dorong Lahirnya Ecopreneur Muda Penggerak Masa Depan Konservasi KHDTK Tabo-Tabo
Klikhijau.com - Tiga puluh pemuda-pemudi desa berusia 17–30 tahun di sekitar kawasan hutan Pangkep tidak berhenti setelah mengikuti bimbingan teknis. Mereka membentuk badan hukum, menyusun rencana aksi, lalu menerima perangkat kerja yang langsung bisa dipakai untuk membuka usaha berbasis jasa lingkungan.
Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan menyerahkan 27 unit atau paket alat produktif senilai Rp130.437.000 kepada lima kelompok usaha tematik di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Acara fasilitasi itu dibuka Kepala Balai BP2SDM Kemenhut Wilayah VI, Kamaruddin, Kamis, 17 September 2026.
Bantuan itu merupakan tindak lanjut konkret dari Bimtek yang sebelumnya diikuti para pemuda setempat. Alumni Bimtek kemudian membentuk Koperasi Jasa Panrita Deswita Mandiri. Kelompok ini kini menjadi wadah formal untuk mengelola unit usaha edu-ekowisata di dalam kawasan hutan yang juga berfungsi sebagai laboratorium lapangan.
KHDTK Tabo-Tabo mencakup sekitar 601 hektar. Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan pendidikan dan pelatihan sejak keputusan Menteri Kehutanan tahun 1980, dengan zonasi terakhir pada 2010. Selain fungsi utama sebagai tempat diklat, kawasan ini dimanfaatkan untuk penelitian, wisata alam, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan kayu.
Di dalamnya terdapat jalur trekking, air terjun, bukit-bukit dengan pemandangan luas, serta potensi flora dan fauna yang beragam, termasuk monyet hitam Sulawesi yang dikenal masyarakat setempat sebagai dare.
Hasil hutan bukan kayu seperti aren, madu, rotan, dan porang telah lama menjadi sumber pendapatan warga sekitar. Sebuah penelitian di kawasan yang sama mencatat kontribusi HHBK terhadap pendapatan masyarakat mencapai 88 persen dari total pendapatan.
Hutan ruang generasi muda.
Program hilirisasi dan digitalisasi pemanfaatan jasa lingkungan yang dijalankan Pusgenri diarahkan untuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Target itu menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain sebagai penyerap emisi gas rumah kaca yang lebih besar daripada yang dilepaskannya pada 2030.
Di tingkat lokal, pendekatan yang dipilih adalah menjaga hutan tetap utuh sambil membuka ruang usaha bagi generasi muda desa. Model ini menempatkan pemuda bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pengelola aktif yang paham nilai konservasi sekaligus mampu menghitung harga pokok penjualan paket wisata.
Kamaruddin menjelaskan posisi KHDTK sebagai tempat pembelajaran lapangan yang sebenarnya.
“Kita harapkan bahwa di tempat ini, setelah kita menjaga hutan yang tetap lestari, tetapi bisa juga kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi. Namun memang tidak boleh menghilangkan nilai edukasinya,”
ujarnya. Ia menekankan bahwa kelompok KTH Deswita yang mengelola ekowisata tetap berkreasi dan berwirausaha tanpa mengorbankan fungsi konservasi. Air tetap mengalir, pohon tetap tumbuh, dan aktivitas wisata berkembang di atas fondasi kelestarian.
Menurutnya, nilai konservasi justru diperkuat ketika masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi dari hutan yang dijaga.
Para pemuda sebelumnya telah menyusun rencana aksi sendiri. Berdasarkan rencana itu, Pusgenri menyediakan alat yang dibutuhkan. Kamaruddin menegaskan bahwa barang-barang tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merealisasikan rencana yang sudah dibuat.
“Karena mereka sendiri yang menyusun rencana aksinya, sehingga tentu barang-barang yang dikasih dari Pusgenri ini, mereka harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan, meningkatkan apa yang merupakan rencana aksi mereka,” katanya.
Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan oleh penyuluh kehutanan yang bertugas di lapangan. Penyuluh tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga memantau pelaksanaan sesuai rambu-rambu yang telah disepakati dalam rencana aksi.
Kolaborasi dengan berbagai pihak dianggap mutlak. Kamaruddin menyebut keterlibatan pemerintah desa, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kehutanan, serta instansi lain.
“Kita harus bekerja sama dengan pihak lain, melakukan kolaborasi, karena menjaga kehutanan ini tidak mudah untuk tetap lestari, dan juga memberikan nilai manfaat,” ujarnya.
Koperasi yang baru dibentuk juga diharapkan terus mendapat bimbingan agar kelembagaannya berkembang dan tidak berhenti pada tahap pembentukan.
Dukungan langsung datang dari Pemerintah Kabupaten Pangkep. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Asykur Abu Bakar, menilai koperasi jasa ekowisata ini berbeda dari koperasi simpan-pinjam atau usaha konvensional yang sudah banyak.
Ia berencana mempromosikan destinasi tersebut kepada masyarakat luas, termasuk siswa sekolah.
“Ini paling tidak melihat perkembangan dan bisa memberitahukan kepada seluruh masyarakat, bahwa di Tabo-Tabo, di Pangkep, ada koperasi yang digerakkan oleh para pemuda masalah ekowisata,” katanya. Sebagai konten kreator, ia juga melihat peluang untuk menyebarluaskan informasi tentang keberadaan air terjun, jalur tracking, dan fasilitas yang disiapkan.
Asykur mengakui kondisi akses masih perlu perbaikan. Ia menyampaikan himbauan agar ada dukungan dana untuk memperbaiki jalan menuju lokasi yang saat ini masih berupa pengerasan. Ia berjanji akan menyampaikan informasi pembentukan koperasi kepada pemerintah desa agar pengelolaannya serius, mengingat lokasinya berada di kawasan yang dilindungi.
“Jadi harus betul-betul (dijaga), karena berada di konservasi alam. Hutan yang dilindungi, hutan yang sejuk, yang bersih. Otomatis kita sama-sama menjaga hutan dengan jalan lewat sosialisasi bagi anak sekolah,” ujarnya.
Ia juga akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan agar kunjungan edukasi tidak hanya mengarah ke destinasi yang sudah terkenal, melainkan juga ke kawasan ini.
Di desa Tabo-tabo memiliki keragaman potensi, termasuk kearifan lokal yang masih melekat dalam kehidupan masyarakatnya, juga memiliki kekayaan biodiversitas yang dapat didokumentasikan menjadi pengetahuan.
Perizinan sebagai daya dukung kepercayaan pengunjung
Proses legalitas usaha juga digarap serius. Klinik perizinan digelar bersama Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pangkep, Hamsah. Kelompok dibimbing membuat hak akses OSS, menyelaraskan kode KBLI sektor pariwisata dan kehutanan, hingga menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Hamsah menegaskan kesiapan dinas mendampingi.
“Silahkan datang ke kantor, kami punya tenaga pendampingan untuk masyarakat yang melakukan pengurusan,” ujarnya.
Ia mencatat bahwa kendala yang sering muncul adalah kelengkapan berkas dari pemohon sendiri dan gangguan jaringan sistem pusat. Untuk izin berisiko rendah, proses relatif sederhana jika dokumen lengkap.
“Kalau misalnya berkas yang diperlukan itu lengkap yamg dia bawa, saya rasa nggak ada masalah lagi,” katanya.
Materi kewirausahaan disampaikan Almujahid Akmal, praktisi wirausaha sosial ini membahas penyusunan rencana edu-ekowisata ke dalam unit usaha koperasi dan perhitungan harga pokok penjualan paket wisata yang memanfaatkan bantuan alat produktif.
Sesi ini membekali kelompok agar tidak hanya memiliki peralatan, tetapi juga kemampuan mengelola usaha secara terukur. Perhitungan HPP menjadi penting agar paket yang ditawarkan kepada wisatawan atau kelompok sekolah tidak merugikan pengelola, sekaligus tetap kompetitif.
Akmal, sapaan akrabnya, juga mengemukakan bahwa membangun usaha sosial memerlukan keseriusan dalam mendampingi para pelaku, tak hanya keseriusan tapi juga waktu yang panjang untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Untuk memudahkan hal tersebut Akmal membagikan dan akan mendampingi para peserta memahami dan menuangkan ide dalam Business Model Canvas (BMC), yang merupakan instrumen strategis yang sangat krusial bagi wirausaha sosial karena memberikan kerangka kerja visual untuk menyelaraskan dua pilar utama secara bersamaan, penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan dan kemandirian finansial.
Tanpa pemetaan yang jelas melalui BMC, wirausaha sosial berisiko mengalami mission drift akibat terlalu fokus mengejar keuntungan, atau sebaliknya, mengalami kebangkrutan operasional (non-profit trap) karena terlalu berfokus pada aksi sosial tanpa model bisnis yang terukur.
BMC disebut secara efektif memisahkan sekaligus menghubungkan strategi antara penerima manfaat (beneficiaries) dan pelanggan pembayar (paying customers), sehingga organisasi dapat memetakan proposisi nilai, struktur biaya, serta saluran distribusi yang efisien.
Dengan kemudahan iterasi dan fleksibilitas yang ditawarkannya, BMC tidak hanya meminimalisasi risiko kegagalan operasional di tingkat awal, tetapi juga menjadi alat komunikasi yang sangat persuasif untuk meyakinkan impact investor dan mitra strategis mengenai keberlanjutan dampak serta arus kas bisnis tersebut.
Dukungan alat yang beragam
Alat yang diserahkan dibagi sesuai lima spot tematik. Spot Camping Ground menerima tenda, flysheet, sleeping bag, matras, pallet plastik, senter, head lamp, dan lampu camping. Spot Sekolah Alam mendapat binokuler, loop, jaring serangga, buku panduan lapangan untuk burung, primata, kupu-kupu, dan pohon endemik, serta meja portable. Spot Trekking Forest Healing dilengkapi binokuler, kamera profesional EOS RP, tandu portable, alat P3K standar, dan panel barcode pohon. Spot Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu mendapat peralatan sadap aren, panen madu lebah dorsata dan trigona, alat panjat, mesin vacuum sealer, spinner peniris minyak, serta perlengkapan pengolahan gula aren dan madu. Spot Wisata Religi dan Budaya menerima handy talkie dan perangkat pengeras suara TOA.
Keberadaan alat-alat itu membuka peluang paket wisata yang lebih lengkap, camping, pembelajaran alam untuk siswa, trekking healing, pengolahan produk HHBK, hingga kegiatan religi dan budaya. Potensi bentang alam KHDTK Tabo-Tabo air terjun, jalur tracking, dan pemandangan dari puncak bukit yang sudah lama dikenal.
Yang belum optimal adalah pengelolaan terstruktur oleh generasi muda setempat dengan legalitas usaha yang jelas. Dengan peralatan sadap aren dan pengolahan madu, kelompok bisa meningkatkan nilai tambah produk yang selama ini sering dijual dalam bentuk mentah. Gula aren, misalnya, bisa diolah lebih lanjut, sementara madu bisa dikemas dengan vacuum sealer agar daya simpan lebih panjang.
Pengembangan seperti ini membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Perbaikan akses jalan menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Tanpa akses yang layak, wisatawan atau kelompok sekolah akan berpikir dua kali untuk datang. Promosi terpadu juga diperlukan.
Dinas terkait bisa membantu pembuatan brosur, konten digital, atau integrasi dengan agenda pendidikan formal. Pendampingan kelembagaan koperasi tentu bisa lebih jauh mendukung setelah NIB terbit. Penguatan kapasitas pengurus, pencatatan keuangan sederhana, dan pemasaran produk menjadi tahap berikutnya yang sama pentingnya.
Di sisi lain, model di Tabo-Tabo memberikan contoh konkret bagaimana target nasional FOLU Net Sink 2030 bisa dijabarkan di tingkat desa. Menjaga hutan tidak hanya berarti melarang aktivitas, tetapi menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat sekitar agar mereka memiliki alasan kuat untuk merawat kawasan. Ketika pemuda desa menjadi pengelola resmi edu-ekowisata, pengawasan informal terhadap praktik yang merusak juga cenderung lebih efektif. Mereka yang sehari-hari berada di lapangan lebih cepat mendeteksi perubahan kondisi hutan.
Tantangan tetap ada. Koperasi yang baru terbentuk masih harus membuktikan kemampuan mengelola usaha secara berkelanjutan. Kualitas layanan, keamanan pengunjung, dan konsistensi produk HHBK akan menentukan apakah wisatawan kembali datang.
Keterlibatan penyuluh kehutanan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas tetap berada dalam koridor konservasi. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan dinas terkait juga perlu dijaga agar tidak hanya muncul pada saat serah terima alat, tetapi berlanjut dalam bentuk dukungan rutin.
Kisah di KHDTK Tabo-Tabo menunjukkan pergeseran pendekatan. Generasi muda tidak hanya diajak menjaga hutan, tetapi diberi ruang untuk menjadi pelaku usaha di dalam dan sekitar kawasan. Mereka menyusun rencana sendiri, mendapat alat sesuai kebutuhan, dan didampingi dalam urusan legalitas. Jika dukungan infrastruktur dan kelembagaan terus hadir, model ini berpotensi mereplikasi di kawasan serupa. Hutan tetap hijau, air tetap mengalir, dan anak-anak muda desa punya alasan untuk tinggal serta mengembangkan potensi di kampung halaman mereka sendiri.
Kamaruddin berulang kali menekankan prinsip dasar yang sama, nilai ekonomi boleh tumbuh, tetapi nilai edukasi dan konservasi tidak boleh hilang. Di tengah target nasional FOLU Net Sink 2030, langkah kecil di Tabo-Tabo ini menjadi pengingat bahwa pelestarian hutan yang efektif adalah yang melibatkan generasi muda sebagai pemilik masa depan kawasan itu.