Klikhijau.com – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Belum lama ini menindak para pelaku pengelolaan sampah ilegal. Pengelolaan itu terdapat di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.
Pelakunya adalah ES (47), ia ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022. Itu setelah dirinya melakukan aktivitas pengelolaan sampah ilegal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Setelah itu, berdasarkan bukti yang ada, maka pada 30 Maret 2022, penyidik dari Gakkum LHK juga menetapkan A (52 tahun) sebagai tersangka.
A melakukan pula pengelolaan sampah ilegal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jadi, penyidik kini telah mengamankan dua tersangka, ES dan A, di Mabes Polri Rutan Bareksrim.
Rasio Ridho Sani, selaku Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK mengatakan, kedua tersangka, ES dan A, diduga melakukan tindak pidana atau tindak pidana pengelolaan sampah ilegal.
Jumlah sampah ilegal di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 508.776 meter kubik. Sampah tersebut dibuang di bantaran sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), seluas sekitar 3,6 hektare.
“Selain menindak pengelolaan sampah ilegal di Bekasi. Penyidik Gakkum saat ini sedang mengusut kasus pengelolaan sampah ilegal di Kota Tangerang. Limbah tersebut diduga tercemar limbah B3. Lokasinya di bantaran Sungai Cisadane. Dari pemeriksaan saksi, penyidik LHK Gakkum menetapkan T (43), MS (59) dan G (52) sebagai tersangka,” imbuhnya, Jumat, 1 April 2022.
Bukti keseriusan dan komitmen Gakkum
Rasio juga menambahkan, penetapan tersangka dan penahanan kelima tersangka. Menunjukkan keseriusan dan komitmen Gakkum LHK dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah ilegal.
“Pengelolaan sampah secara liar tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai terjadi seperti ledakan atau runtuhnya Tempat Pengelolaan Terminal (TPA) Leuwigajah Cimahi tahun 2005 yang menelan korban lebih dari 150 jiwa. Pembuangan sampah sembarangan di bantaran sungai. Tidak hanya mencemari tanah, air sungai, mengganggu kesehatan masyarakat. Namun, juga merugikan negara karena harus merestorasi lahan yang tercemar. Apalagi saat hujan, tumpukan sampah liar ini bisa longsor. Ini tentu berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan karena bisa masuk ke badan air sungai,” tegas Rasio.
Penindakan kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi para penanggung jawab dan pengelola sampah. Termasuk pemerintah daerah dan mengingatkan agar menghentikan pengelolaan atau pembuangan limbah secara tidak sah.
Sebab jika tidak, maka akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Sesuai dengan Pasal 98 dan/atau 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab dan/atau pelaku pengelolaan sampah ilegal terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah.
Sementara itu, Yazid Nurhuda, Direktur Penindakan Kriminal KLHK mengatakan, komitmen KLHK jelas untuk tidak berhenti menindak para pelaku tindak pidana yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan dalam pengelolaan tempat pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.
“TPA ilegal di Kabupaten Bekasi ini pengaduan masyarakat langsung ke KLHK. Dilihat dari proses penyidikan, berita acara dan saksi-saksi. Tersangka A bermotif keuangan, yaitu mengutip uang dari pembuangan sampah ilegal. Dengan motif keuangan ini, kami sudah meminta penyidik untuk terus mengusut kasus tersebut. Penuntutan kasus ini tidak sebatas tersangka ES dan A. Dalam pandangan kami, masih ada pihak-pihak yang terlibat dan harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Yazid Nurhuda.
Target Indonesia
Sementara itu, penyidikan pengelolaan sampah ilegal di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengaduan LSM SAIH kepada Walikota Tangerang. Penyelidikan akan terus mengeksplorasi siapa yang terlibat dan bertanggung jawab atas kasus tersebut.
Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah PSLB3 KLHK, Novrizal Tahar, penegakan terkait pengelolaan sampah merupakan langkah penting yang harus dilakukan.
Hal itu dikarenakan merupakan amanat Presiden RI. Di mana telah menetapkan target Indonesia Bersih Sampah 2025. Dengan cara pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.
Target itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. tingkat.
“Dari sisi penindakan, ini pasti akan menjadi pencegah yang sangat kuat agar target-target Pak Presiden tentang pengelolaan sampah bisa tercapai 100 persen pada 2025,” ujarnya. ***
