Klikhijau.com – Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional terus dilakukan Indonesia, khususnya dalam pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai salah satu implementasinya, KLHK telah berhasil mendapat persetujuan internasional atas Dokumen Program Pengurangan Emisi (Emission Reduction Program Document/ERPD) ”East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia” dalam kerangka implementasi REDD+.
“Dengan telah disetujuinya ERPD dimaksud, maka implementasi REDD+ berbasis kinerja dengan batas yurisdiksi Provinsi Kalimantan Timur, akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024, dengan dukungan pendanaan mekanisme insentif positif dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) World Bank,” tutur Syaiful Anwar, Kepala Pusat Litbang Sosek dan Kebijakan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi (BLI), KLHK, dalam keterangannya kepada Biro Hubungan Masyarakat KLHK (12 September 2018).
Sebagaimana disampaikannya, dokumen ERPD ini telah disetujui oleh negara-negara donor, saat pertemuan Carbon Fund Meeting ke-19 di Washington DC, Amerika Serikat, yang telah dilaksanakan tanggal 5-7 Februari 2019.
KLIK INI: Norwegia dan Indonesia Perkuat Kerjasama REDD+ dan Lingkungan Hidup
“Ini merupakan implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi yang pertama akan dilakukan di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi emisi sebesar 97,1 juta ton CO2e atau berkontribusi sebesar 19,2 %, dari target pengurangan emisi berbasis lahan di NDC,” lanjut Syaiful
Program REDD+ dalam dokumen ERDP ini meliputi 4 program utama, yaitu: 1) Tata kelola hutan dan lahan, 2) Perbaikan administrasi dan supervisi hutan, 3) Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam wilayah yang berizin, dan 4) Pengembangan mata pencaharian alternatif yang lestari untuk masyarakat.
Syaiful juga menerangkan bahwa, pelaksanaan program dirinci ke dalam 12 Sub-Program dan 29 kegiatan, yang akan melibatkan banyak para pihak dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kampung, masyarakat adat, pihak swasta dan para mitra pembangunan (NGOs) di Provinsi Kalimantan Timur.
KLIK INI: Kapus P3E Suma Terima Kunjungan Pengurus Filatelis Sulsel Bahas Program Kerja 2019
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, menyampaikan, Indonesia melalui KLHK telah banyak melakukan program penurunan emisi melalui keberhasilan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, dan tetap berkomitmen dalam mendukung kegiatan program implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur ini.
Selain Syaiful Anwar, turut hadir sebagai Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam pertemuan Carbon Fund Meeting ke-19 ini, yaitu Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Emma Rachmawaty, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Saur Parsaoran, dan I Wayan Susi Dharmawan sebagai Project Coordinator FCPF Indonesia, serta tim penyusun ERPD yaitu Prof. Rizaldi Boer dan Stepi Hakim.
Dalam pertemuan tersebut, BLI KLHK bertindak sebagai Executing Agency FCPF Project, sedangkan sebagai Implementing Agency adalah Pusat Litbang Sosek dan Kebijakan Perubahan Iklim, dan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI. (kh)
