Banjir di Sulsel, Sinyal Kuat Krisis Iklim yang Sungguh Nyata?

Klikhijau.com – Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan lebar selama dua hari di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel) menimbulkan petaka banjir. Banjir terparah terlihat di sejumlah titik di Kota Makassar, Pangkep, Barru, Parepare, Soppeng dan lainnya sejak Senin 6 Desember 2021.

Di Kota Makassar, banjir terparah terjadi sepanjang hari yang puncaknya pada Selasa 7 Desember 2021. Sejumlah kompleks perumahan terendam banjir demikian pula dengan arus lalu lintas yang sepanjang hari akibat banjir.

Aminah (50) seorang pegawai di salah satu BUMN tak bisa masuk kantor seharian pada Selasa (7/12) karena jalan yang harus dilalui ke tempat kerjanya lumpuh total. Tak hanya itu, rumahnya yang berada di Tamalanrea Makassar juga kebanjiran hingga selutut orang dewasa.

“Ini kali pertama, hujan deras selama beberapa hari saja dan saya tidak bisa masuk kantor. Tahun lalu, saat hujan deras di akhir tahun saya masih tetap bisa melewati jalan Perintis Kemerdekaan. Banjir kali ini yang terparah seingat saya,” kata Aminah saat dijumpai Klikhijau Rabu (8/12).

Apa yang dirasakan Aminah seolah mewakili kecemasan warga Makassar dengan cuaca ekstrem yang terjadi dalam dua hari saja. Pada Selasa (7/12) sejumlah sekolah dan kampus bahkan meniadakan aktivitas belajar mengajar hingga 9 Desember. Hal ini dilakukan karena situasi banjir yang memang cukup parah.

Koordinator Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 4, Hanafi, mengatakan pihaknya telah menyampaikan warning agar warga di Sulsel dapat mewaspadai cuaca ekstrim hingga 9 Desember.

Namun demikian, Hanafi juga menegaskan bahwa cuaca ekstrem di akhir tahun ini berpotensi berlanjut hingga Februari 2022.

“Tingginya intensitas hujan ini juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Fasifik bagian tengah mengalami mendinginin di bawah kondisi normalnya,” jelas Hanafi yang diwawancarai Klikhijau Selasa 7 Desember 2021.

BMKG juga mengimbau pada masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir sungai, aliran selokan dan lainnya untuk berhati-hati selama periode cuaca ekstrim.

Kerusakan alam dan krisis iklim

Menanggapi hal ini, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Andang Suryana Soma, Ph.D., mengatakan, cuaca ektrim saat ini dipengaruhi iklim regional yang disebabkan pergerakan uap air dari laut jawa.

“Pegerakan uap air dari laut jawa ini terjadi akibat Meletusnya gunung Semeru yg mempunyai tekanan tinggi. Ini memicu uap air itu bergerak ke arah yang tekanannya rendah yaitu ke arah Selat Makassar yang berimbas menjadi iklim ekstrim di pantai barat sulawesi selatan,” jelasnya.

Selain itu, cuaca ekstrim ini bersamaannya pula dengan terjadinya pasang air laut dan berkurangnya hutan menjadi tutupan lainnya. Hal ini, kata Andang menyebabkan siklus hidrologi menjadi singkat yaitu tidak ada lagi proses intersepsi, stem flow, infiltrasi air dan sampai air tanah.

Situasi inilah yang menyebabkan air permukaan semakin tinggi dan penguapan yang tinggi dan mempersingkat siklus Air.

“Oleh karena itu langkah yang harus kita lakukan adalah tindakan untuk mengembalikan siklus hidrologi tersebut. Caranya adalah dengan teknik Konservasi tanah dan air dengan cara vegetatif melalui penanaman pohon untuk tujuan dalam jangka panjang dan mekanik dengan bangunan konservasi dalam jangka pendek misalnya DAM pengendali, sumur resapan dan lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel merespons banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi ini sebagai satu bentuk nyata dari krisis iklim.

Peringatan keras tersebut disampaikan WALHI Sulsel pada akun instagramnya @walhisulsel pada (7/12). Ditulisnya bahwa curah hujan yang tinggi di sejumlah Kabupaten/Kota di Sulsel beberapa hari terakhir  sebagai dampak nyata dari suatu krisis iklim.

“Perubahan ini adalah akumulasi dari aktivitas destruktif yang telah berlangsung hingga saat ini,” tulis WALHI.

Situasi ini tambah WALHI diperparah oleh rendahnya daya dukung lingkungan akibat deforestasi. Juga kebijakan pembangunan yang tidak melihat aspek kebencanaan sebagai hal penting.