Ambang Suhu 1,5 Derajat Terancam Terlampaui, Greenpeace Tagih Janji Penghentian Energi Fosil di Antalya
Klikhijau.com - Alarm krisis iklim global makin nyata yang menandai iklim kian memburuk, para pemimpin dunia yang berkumpul dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, didesak untuk segera beralih dari sekadar retorika menuju tindakan terukur guna mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil.
Melalui keterangan pers resmi yang dirilis dari Antalya pada Rabu (11/11/2026), organisasi lingkungan global Greenpeace Internasional menuntut negara-negara peserta COP31, terutama negara pemegang mandat kepemimpinan konferensi untuk menyusun peta jalan nasional yang jelas, kredibel, dan memiliki tenggat waktu pasti dalam meninggalkan batu bara, minyak, dan gas.
Desakan ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menantang para kepala negara untuk merumuskan peta jalan nasional konkret masing-masing.
Tantangan tersebut disampaikan Guterres pada hari kedua pelaksanaan COP31, bertepatan dengan peluncuran peta jalan warisan Kepresidenan COP30 Brasil mengenai transisi dari bahan bakar fosil.
Urgensi penghentian energi kotor ini berhadapan langsung dengan temuan sains mutakhir. Laporan Kondisi Iklim 2026 dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperingatkan bahwa Bumi telah memasuki era baru iklim ekstrem.
Sejalan dengan peringatan tersebut, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) melalui laporan terbarunya mengenai pembatasan lonjakan suhu (overshoot) menegaskan bahwa ambang batas kenaikan suhu global 1,5°C sudah pasti terlampaui jika laju emisi tidak segera dipangkas secara drastis.
Kontradiksi Tuan Rumah dan Presiden Negosiasi
Dalam keterangan persnya, Greenpeace secara spesifik menyoroti kontradiksi antara peran diplomatik dan kebijakan energi domestik dua negara kunci di COP31, yakni Turki sebagai tuan rumah dan Australia yang memegang peran sebagai Presiden Negosiasi.
Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Türkiye, Emel Türker Alpay, menilai keberhasilan kepemimpinan COP31 akan diukur dari sejauh mana mereka mampu menggerakkan dunia meninggalkan energi fosil, sebagaimana standar yang pernah diucapkan oleh Presiden COP31 Murat Kurum.
Namun, rencana energi baru Turki menuju tahun 2040 dinilai masih bertumpu pada elektrifikasi yang tetap mempertahankan batu bara, minyak, dan gas dalam bauran energinya tanpa tanggal penghentian yang pasti.
"Negara tuan rumah yang tidak memiliki rencana penghapusan bertahap batu bara dan transisi dari bahan bakar fosil tidak dapat memimpin transisi dari pinggir lapangan. Turki harus mengumumkan tanggal penghapusan bertahap batu bara dan mulai merencanakan peta jalan untuk transisi dari bahan bakar fosil," kata Emel.
Menurut Emel, target elektrifikasi hanya akan relevan menjaga batas suhu 1,5°C apabila berbasis pada energi terbarukan yang secara aktif menggantikan bahan bakar fosil, serta dijalankan dalam kerangka transisi yang adil, terjangkau, dan berpusat pada masyarakat.
Sorotan tajam serupa diarahkan kepada Australia. Pemimpin delegasi COP31 di Greenpeace Australia Pasifik, Dr. Simon Bradshaw, menekankan bahwa pasca-peletakan dasar oleh Brasil pada COP30, tanggung jawab besar kini berada di tangan Australia untuk mengawal implementasinya di tengah guncangan energi global dan lonjakan suhu Bumi.
"Australia harus meningkatkan perannya dan memimpin dengan mengembangkan peta jalan nasional untuk beralih dari bahan bakar fosil, dan sebagai Presiden Negosiasi, memastikan COP31 menghasilkan rencana konkret dan tindakan yang terikat waktu," ujar Simon.
Sebagai catatan konteks global, berbagai lembaga pemantau iklim independen seperti Climate Action Tracker dan Badan Energi Internasional (IEA) sebelumnya berulang kali mengingatkan bahwa negara-negara G20 termasuk Australia sebagai salah satu eksportir batu bara dan gas alam cair (LNG) terbesar duniamasih terus menyetujui ekspansi proyek fosil baru yang tidak sejalan dengan skenario emisi nol bersih (Net Zero Emissions) 2050.
Menagih Kelanjutan Janji Sejak COP28
Momentum di Antalya merupakan ujian lanjutan atas konsensus global yang disepakati pada COP28 di Dubai tahun 2023 lalu, di mana dunia untuk pertama kalinya bersepakat untuk memulai transisi menjauhi bahan bakar fosil (transitioning away from fossil fuels).
Namun, implementasi kesepakatan tersebut kerap tersendat oleh lobi industri ekstraktif dan minimnya pendanaan iklim bagi negara berkembang.
Spesialis Politik Iklim Greenpeace Brasil, Anna Cárcamo, menjelaskan bahwa peluncuran peta jalan bahan bakar fosil oleh Brasil di Antalya telah memperbarui harapan untuk menerjemahkan janji COP28 menjadi langkah operasional.
Peta jalan tersebut mendorong negara-negara untuk merombak sistem fiskal melalui penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan reformasi pajak guna mendanai transisi yang berkeadilan.
Anna menegaskan bahwa kewajiban menyusun peta jalan nasional tersebut juga mengikat Brasil sendiri, sembari memastikan negara-negara lain tidak lagi menunda waktu eksekusi.
"COP31 sekarang adalah tempat untuk memutuskan bagaimana dan kapan transisi itu akan terjadi. Kita membutuhkan tindakan berkelanjutan di COP ini dan seterusnya untuk tetap berada di jalur menuju masa depan yang layak huni," tutur Anna.
Bagi jutaan masyarakat di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, hingga komunitas adat yang berada di garis depan dampak krisis iklim, hasil perundingan di Antalya bukan sekadar angka diplomatik. Tanpa keputusan politik yang mengikat untuk menutup keran investasi energi fosil dan menghentikan subsidinya, deklarasi iklim tahunan hanya akan memperpanjang kerentanan ruang hidup warga terhadap bencana ekologis yang kian tak terhindarkan.